Bagikan:

JAKARTA - Geliat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus menunjukkan perkembangan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat, komitmen realisasi investasi swasta telah mencapai Rp74,54 triliun hingga 7 Agustus 2026, berasal dari 67 investor dalam dan luar negeri.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, investasi swasta merupakan salah satu dari empat skema pembiayaan pembangunan IKN. Tiga skema lainnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta hibah.

"Kalau tentang keberlanjutan IKN, bagi kami sebagai Otorita tetap melaksanakan tugas sesuai yang diberikan. Untuk financing sekarang ini ada empat skema, APBN, KPBU, investasi swasta dan hibah. Semuanya berjalan dan investasi swasta ini cukup menggembirakan karena mulai banyak investor masuk," ujar Basuki kepada wartawan di IKN, dikutip Sabtu, 15 Agustus.

Sejumlah investor baru juga mulai merealisasikan proyek di kawasan IKN. Salah satunya PT Start Bright International Investment asal China yang menyiapkan investasi sekitar Rp1,25 triliun untuk membangun empat tower apartemen.

Menurut Basuki, pembangunan proyek tersebut mulai menunjukkan progres. Bahkan, lebih dari 100 unit apartemen yang dikembangkan Start Bright telah dipesan.

"Investasi swasta ini menggembirakan, salah satunya PT Star Bright International Investment dari China (membangun) empat tower itu, sekarang sudah dipesan orang apartemennya, lebih dari 100 (unit) apartemen. Ini mengejutkan," ucapnya.

Selain investor asal China, OIKN mencatat investor dari Korea Selatan yang menyiapkan investasi sekitar Rp2,5 triliun. Lion Group juga berencana membangun pusat pelatihan serta fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO) di kawasan sekitar Bandara IKN.

Lion Group menyiapkan lahan sekitar 30 hektare untuk pengembangan fasilitas MRO tersebut. Basuki bilang, rencana tersebut berkembang setelah Lion Group melihat potensi Bandara IKN dalam mendukung aktivitas penerbangan dan pemeliharaan pesawat.

"Lion Group awalnya ingin membuat training center. Setelah melihat potensinya, mereka juga ingin membangun MRO sekitar 30 hektare. Kami sudah menghubungkan dengan Badan Bank Tanah karena lahan di sekitar bandara dikuasai Bank Tanah," terangnya.

Basuki menyebut, Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang sekitar tiga kilometer dengan lebar 45 meter. Infrastruktur tersebut dinilai mampu mendukung operasional pesawat berbadan lebar.

OIKN juga mendorong pemanfaatan Bandara IKN untuk penerbangan komersial, termasuk sebagai embarkasi haji dan umrah. Namun, realisasi rencana tersebut masih menunggu perubahan status bandara dari bandara khusus menjadi bandara komersial melalui peraturan presiden (Perpres).

Di sektor properti, pengusaha Siswono Yudo Husodo telah menyatakan komitmen mengembangkan kawasan hunian seluas 139 hektare di belakang kawasan Istana Presiden. Pengembangan tersebut merupakan bagian dari rencana kawasan yang juga mencakup pembangunan lapangan golf.

Sejumlah investor lainnya juga mulai menyiapkan proyek untuk memperkuat ekosistem perkotaan IKN. Taman Safari tengah menyiapkan desain proyek, sedangkan Indobox yang bergerak di sektor sinema dan kuliner telah memperoleh lahan dan ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.

Plataran juga telah memulai land clearing untuk pembangunan restoran di sekitar Sumbu Barat IKN. Selain itu, terdapat rencana pembangunan restoran Sederhana.

Ia menuturkan, bertambahnya investor yang masuk menjadi indikasi ekosistem ekonomi IKN mulai terbentuk secara bertahap. OIKN turut memberikan dukungan untuk mempercepat pembangunan proyek investor, termasuk melalui penyediaan hunian dan ruang kantor bagi tenaga kerja.

"Investor yang sudah masuk kami bantu supaya bisa lebih cepat membangun. Ada investor dari Korea Selatan, Star Bright dari China dan Citadel dari Malaysia. Sebagian tenaga kerja mereka sudah berada di IKN dan kami siapkan fasilitas agar proses pembangunan investasinya bisa lebih cepat," tutur Basuki.

Selain investasi swasta, OIKN mencatat, nilai proyek melalui skema KPBU telah mencapai Rp134,22 triliun per 7 Agustus 2026.