Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan mengklarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/9) lalu.
"Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata 'normal' yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan," kata Suharyanto dalam keterangannya, Jumat (25/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kondisi lingkungan telah normal dan mengabaikan kesulitan yang dialami masyarakat terdampak karhutla serta kabut asap.
Selain itu, lanjut dia, juga tidak dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.
"BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak," tutur Suharyanto.
Suharyanto menyebut kondisi tersebut juga telah dilaporkan dalam rapat terbatas. Kata dia, tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bahkan mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
Menurutnya, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat hanya menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Sementara aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, serta penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Saya memahami penggunaan kata 'normal' dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," ucap dia.
Lebih lanjut, Suharyanto pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terdampak karhutla atas pernyataannya tersebut.
"Saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," ujarnya.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait terus melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
"Kami juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat. Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," katanya.
(dis/fra)