Padang (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak terdampak bencana.
“Kami ingin perempuan dan anak di hunian sementara merasa aman serta mendapat pendampingan, konsultasi, dan bantuan sesuai kebutuhan, terutama dalam situasi pascabencana,” kata Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA Dianawati Lasmindar di Padang, Jumat.
Aktivasi Pos SAPA dilaksanakan pada 16 Oktober 2026 dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah di Kantor Camat Koto Tangah, Kota Padang.
Ia menyatakan aktivasi Pos SAPA merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya mereka yang masih tinggal di hunian sementara pascabencana.
Ia menjelaskan bimtek menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan calon petugas sebelum memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, petugas diharapkan memahami mekanisme pelayanan dan mampu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana.
“Harapan kami, bimtek ini dapat membekali calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang Boby Firman mengatakan kehadiran Pos SAPA menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari RT/RW, tokoh agama hingga kader kelurahan, untuk menjadikan Pos SAPA sebagai garda terdepan perlindungan,” kata dia.
Ia menjelaskan delapan calon petugas tersebut mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Menurut dia, pembekalan tersebut diperlukan agar petugas mampu memberikan pelayanan yang optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama warga terdampak bencana yang masih tinggal di hunian sementara.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” ujarnya.
Aktivasi Pos SAPA diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan layanan perlindungan yang mudah dijangkau sekaligus mendukung pemulihan serta pemenuhan hak perempuan dan anak terdampak bencana di Kota Padang.
Baca juga: KemenPPPA: Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak harus direplikasi
Baca juga: Semua elemen diajak komitmen hadirkan ruang aman bagi perempuan-anak
Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.