Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan membuka peluang pengembangan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini untuk memperkuat rantai nilai kakao dan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan forum regional selama dua hari menjadi ruang bagi ketiga negara untuk bertukar pengalaman dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dikembangkan bersama.
“Dari FOLUR ini bisa saja nanti, dari diskusi yang terjadi dalam dua hari ke depan, akan ada usulan kerja sama sebagai tindak lanjut,” kata Nani dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, Kamis.
Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR) Indonesia merupakan program yang mendukung pengembangan rantai nilai komoditas berkelanjutan dengan mencakup empat komoditas, yakni kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras.
Nani mengatakan peluang kerja sama tersebut dapat dikembangkan lebih konkret dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, generasi muda, petani kecil, serta mitra pembangunan.
Ia menyebut FOLUR mendapat dukungan Global Environment Facility (GEF). Menurut Nani, terbuka pula peluang menyusun proposal baru berdasarkan hasil pendalaman selama forum untuk memperkuat kolaborasi ke depan.
“Ke depan ada peluang untuk proposal baru. Ini yang mungkin bisa dibungkus dari pendalaman di sini menjadi kerja sama yang lebih konkret, yang juga melibatkan sektor swasta dan yang lain,” ujarnya.
Menurut Nani, kolaborasi diperlukan karena tantangan pengembangan kakao dan sawit tidak berhenti pada batas negara, mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dinamika pasar hingga distribusi nilai dalam rantai komoditas.
Aspek sosial turut menjadi perhatian karena petani kecil berperan dalam produksi kedua komoditas tersebut sehingga pengembangan rantai nilai berkelanjutan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Regional Learning Forum on Sustainable Commodities yang berlangsung pada 27-28 Agustus 2026 turut membahas pengalaman dari FOLUR, Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), Forests, Agriculture and Sustainable Trade (FAST), serta Green Commodities Programme (GCP).
Berbagai inisiatif tersebut antara lain mencakup pengelolaan lanskap terpadu, penguatan kelembagaan, keterlacakan, akses pasar dan pembiayaan, sertifikasi keberlanjutan, serta peningkatan kapasitas petani kecil.
Selain pertukaran pengalaman, forum itu menghadirkan Sustainable Commodities Investment Business Forum atau pertemuan bisnis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, produsen, pembeli, investor, dan pengembang proyek untuk menjajaki peluang kolaborasi.
Pada komoditas sawit, inisiatif berkelanjutan dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dipertemukan dengan calon investor maupun pembeli.
Sementara pada kakao, Indonesia dan Papua Nugini menawarkan peluang investasi, termasuk untuk infrastruktur pengolahan dan penguatan kapasitas petani kecil.
Pertemuan bisnis tersebut juga mencakup dialog antara pembeli dan produsen mengenai kebutuhan pasar, termasuk keterlacakan dan persyaratan keberlanjutan, serta pertemuan langsung antara investor atau pembeli dengan pengembang proyek dan pelaku usaha.
Baca juga: China dan Indonesia dorong kerja sama industri sawit rendah karbon
Baca juga: BKSAP DPR sebut RI-Malaysia perlu perkuat kerja sama CPO
Dalam kesempatan yang sama, Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan ketiga negara menghadapi tantangan serupa dalam membangun rantai komoditas yang inklusif dan berkelanjutan, meski solusi yang diterapkan dapat berbeda.
Menurut Sara, transformasi rantai nilai perlu didukung akses pembiayaan bagi sektor swasta dengan tetap menempatkan prinsip keberlanjutan dan kepentingan petani kecil sebagai bagian utama.
“Sektor swasta sangat penting dalam transformasi komoditas dan rantai nilai ini,” ucap Sara.
Di dalam negeri, pemerintah memperkuat tata kelola sawit melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yang mencakup usaha perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi kelapa sawit.
Pelaksanaannya antara lain diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang mencakup sertifikasi ISPO bagi usaha perkebunan dan pekebun serta mekanisme fasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi pekebun.
Data Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan kelapa sawit nasional hingga 2025 sekitar 16,83 juta hektare yang tersebar di 28 provinsi. Sekitar 6,93 juta hektare di antaranya merupakan perkebunan rakyat dengan sekitar 3,04 juta pekebun.
Pemerintah pada 2026 menargetkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 50.000 hektare. Hingga 27 Juli 2026, rekomendasi teknis PSR telah mencapai 23.688 hektare atau sekitar 47,4 persen dari target.
Adapun Kementerian Pertanian mencatat produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 51,6 juta ton, meningkat sekitar 7,5 persen dibandingkan dengan 2024 yang sebesar 48,16 juta ton.
Pada komoditas kakao, data sementara Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat produksi nasional pada 2025 sebesar 616.103 ton dari luas areal 1,36 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 714 kilogram (kg) per hektare.
Baca juga: Mendag: Kerja sama sektor sawit dengan Malaysia diperkuat
Baca juga: Dubes Iwan fasilitasi kerja sama produk sawit Indonesia senilai Rp162M
Baca juga: Indonesia-UE tingkatkan kerja sama perdagangan
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.