Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi lewat sinergi dengan para pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau.
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Senin, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Kemenhut Andi Rohaendi menyampaikan sinergi tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," kata Andi Rohaendi.
Dia menyebut rapat koordinasi itu diikuti para pemegang PBPH serta perwakilan KPH di Jambi. Keterlibatan KPH menjadi bagian penting karena memiliki peran strategis sebagai pengelola wilayah dalam memperkuat koordinasi, pemantauan kawasan, deteksi dini, serta respons awal di tingkat tapak.
Baca juga: Kemenhut ajak warga jaga kelestarian lingkungan untuk cegah karhutla
Fokus kepada pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang PBPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono menyampaikan informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan patroli serta peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menyampaikan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang tanggap, cepat, tepat, dan terpadu serta dukungan dari seluruh unsur terkait.
Baca juga: Waspada, BMKG prediksi El Nino bertahan hingga kuartal I 2027
"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Andre.
Para pemegang PBPH juga didorong untuk memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, patroli terpadu, serta memperkuat koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak terkait.
Di sisi lain, KPH diharapkan semakin mengoptimalkan fungsi pemantauan lapangan, memfasilitasi koordinasi lintas pihak, serta mendukung respons cepat apabila terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.
Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Karhutla, yang menegaskan tekad bersama mengedepankan upaya pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kolaborasi melindungi kawasan hutan, lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha kehutanan.
Baca juga: Menhut pastikan pencegahan karhutla antisipasi dampak El Nino
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.