Pangkalpinang (ANTARA) - Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) kembali melanjutkan seri perkuliahan kelas internasional eurasia dengan mengangkat isu krusial mengenai perdamaian global.
Perkuliahan sesi ini menghadirkan narasumber Dr. Yusnarida Eka Nizmi yang membawakan topik utama bertajuk "Women and Peacebuilding in Asia".
Perkuliahan dibuka dengan pemaparan kerangka teoritis terkait dinamika konflik dan perdamaian. Merujuk pada teori Peace by Peaceful Means dari Johan Galtung (1996), bahwa konflik bersumber dari sengketa (dispute) serta dilema yang berpotensi memicu kekerasan destruktif atau sebaliknya, melahirkan energi kreatif menuju perdamaian.
Pemahaman ini diperdalam melalui perspektif Herbert C. Kelman (1997) mengenai konflik internasional, yang menegaskan bahwa perselisihan antarnegara bukan semata-mata kalkulasi rasional atas kepentingan nasional, melainkan proses antarmasyarakat (intersocietal process) yang didorong oleh kebutuhan dan rasa takut bersama.
"Di samping itu, makna perdamaian diuraikan secara luas, mencakup kondisi ketiadaan konflik (lack of conflict) hingga langkah penyelesaian perselisihan secara damai (peacemaking)," kata Yusnarida, Minggu.
Dr. Yusnarida Eka Nizmi mengulas peran ganda perempuan di tengah konflik bersenjata dan upaya pembentukan perdamaian di kawasan Asia.
Di satu sisi, perempuan dan anak perempuan kerap menanggung beban terberat akibat kekerasan sistemik, krisis ekonomi, dampak perubahan iklim, hingga femicide (pembunuhan berbasis gender) dan kejahatan seksual berbasis perang.
Rekam jejak sejarah seperti Perang Kemerdekaan Bangladesh 1971 menjadi bukti nyata, di mana ratusan ribu perempuan lintas agama dan etnis dijadikan target kekerasan seksual sebagai taktik perang, yang berujung pada trauma sistematis serta krisis kemanusiaan yang mendalam.
"Namun di sisi lain, narasumber menekankan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, melainkan sebagai agen perubahan dan pembuat perdamaian (peacebuilders) yang sangat krusial," ujarnya.
Mengacu pada studi Sanam Naraghi Anderlini (2000), perempuan di berbagai wilayah konflik terbukti mampu mengesampingkan perbedaan etnis, suku, maupun agama untuk bersatu meretas perdamaian dan memenuhi kebutuhan hidup bersama.
Keterlibatan perempuan dalam meja perundingan dan kebijakan perdamaian dipandang penting guna mewujudkan prinsip “Leave No One Behind” serta mengatasi diskriminasi gender.
Perkuliahan ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Para mahasiswa secara aktif mengajukan pertanyaan terkait tantangan budaya patriarki, perlindungan perempuan di daerah konflik modern di Asia, hingga bagaimana kepemimpinan perempuan nyatanya dapat diintegrasikan.
Perkuliahan ini berhasil membuka wawasan kritis mahasiswa UBB untuk melihat bahwa perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Asia tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif dan kepemimpinan inklusif dari perempuan.
Pewarta: Pers Rilis
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.