Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan sejumlah indikator positif. Hal tersebut terlihat dari penurunan rasio gini, tingkat pengangguran yang tetap terkendali, hingga aktivitas manufaktur dan konsumsi yang mulai menguat.
"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret dan diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen di bulan Mei," kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Ketua Fraksi PAN Puji Pidato Prabowo, Soroti Pertumbuhan Ekonomi hingga Swasembada Pangan
Dari sisi konsumsi, pemerintah melihat kepercayaan masyarakat masih berada pada level positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 116,8.
Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali berada di zona ekspansif dengan level 50,2. Sejumlah indikator aktivitas ekonomi lainnya juga menunjukkan peningkatan.
Airlangga menyebut sektor otomotif tumbuh 33,3% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pertumbuhan lebih tinggi terjadi pada kendaraan listrik dan hybrid yang meningkat lebih dari 40%.
"Kalau kita lihat juga dari sektorial, seperti otomotif, naik 33,3 persen secara year-on-year. Dan khusus untuk kendaraan elektrik atau kendaraan hybrid itu naiknya lebih 40 persen," ujarnya.
Aktivitas ekonomi juga tercermin dari konsumsi listrik yang meningkat 10,8% serta penjualan semen yang tumbuh 13,5% secara yoy. Kedua indikator tersebut menjadi gambaran meningkatnya aktivitas produksi dan pembangunan.
Dari sektor keuangan, Airlangga menyebut pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai 10,21% secara tahunan. Sementara penyaluran kredit tumbuh 12,67% yoy.
Pertumbuhan lebih tinggi tercatat pada kredit investasi yang mencapai sekitar 24,9%. Pemerintah juga mencatat pemulihan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Dan kredit investasi ini tumbuh 24,9 atau 25 persen. Sementara UMKM pulih ke angka 1 persen per bulan," kata Airlangga.
Kondisi eksternal juga dinilai masih memberikan bantalan bagi perekonomian nasional. Cadangan devisa Indonesia tercatat setara dengan 5,5 bulan impor atau sebesar USD145,3 miliar.
Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatat surplus secara kumulatif Januari-Juni. Di sisi nilai tukar, rupiah disebut menguat 0,69% dalam sepekan terakhir.
Pemerintah juga masih menggunakan kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada kuartal I, total stimulus yang diberikan mencapai Rp70 triliun. Sementara pada kuartal II terdapat stimulus sebesar Rp26,34 triliun, yang mencakup berbagai insentif, antara lain insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan.
Meski berbagai indikator ekonomi menunjukkan perbaikan, pemerintah mulai menyiapkan strategi untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2027.
Dalam kerangka kebijakan ekonomi 2027, pemerintah menyiapkan tiga mesin pertumbuhan yang berbasis transformasi.
Pertama, pengembangan sektor bernilai tinggi. Pemerintah akan mendorong digitalisasi, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kedua, revitalisasi sektor yang dinilai resilien, terutama pertanian dan energi. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bursa komoditas mineral agar Indonesia memiliki harga acuan atau reference price sendiri untuk komoditas mineral.
"Mesin pertumbuhan berbasis transformasi, satu, sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi dan semikonduktor dan AI," ujar Airlangga.
"Yang kedua, revitalisasi sektor resilient seperti pertanian dan energi termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," lanjutnya.
Ketiga, pemerintah akan meningkatkan daya saing investasi dan ekspor melalui deregulasi, debottlenecking, optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta pembentukan pusat finansial internasional Indonesia.
Strategi tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik sebagai sumber pertumbuhan, tetapi juga berupaya memperbesar kontribusi investasi, ekspor, dan sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi.
Sejumlah program prioritas pemerintah juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi. Salah satunya program swasembada energi melalui implementasi B50.
Airlangga menyebut program tersebut berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp170 triliun.
"Kebijakan prioritas Pak Presiden di bidang ekonomi yaitu swasembada energi dengan program B50 yang bisa menghemat sebesar Rp170 triliun," katanya.
Pemerintah juga mendorong 26 proyek hilirisasi serta pengembangan bullion bank. Menurut Airlangga, bullion bank dalam satu tahun telah mengelola sekitar 153 ton emas yang setara dengan nilai sekitar US$20 miliar.
Baca Juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, DPR Minta Lapangan Kerja Berkualitas Jadi Sasaran Utama
Selain itu, pemerintah melanjutkan penataan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Dari total 1.074 BUMN, sebanyak 290 disebut telah ditutup dan jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi maksimal 300 BUMN pada akhir tahun.
"Dari 1.074 dan maksimum di akhir tahun 300 BUMN," ujar Airlangga.
Di sektor perdagangan internasional, pemerintah menyebut akses perdagangan Indonesia terus diperluas. Dalam satu tahun terakhir, sebanyak lima perjanjian dagang baru telah diimplementasikan, dari total 25 perjanjian dagang yang telah berjalan.
Penguatan akses pasar tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.
Pemerintah juga menyiapkan reformasi bursa saham dan demutualisasi pasar modal. Di sisi lain, rencana pembentukan bursa mineral diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas mineral.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar peran sektor keuangan dan komoditas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah tetap mempertahankan bantalan perlindungan sosial.
Airlangga menyebut anggaran perlindungan sosial mencapai Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Data yang akurat menjadi penting di mana sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS itu menjadi rebasing untuk PDB ke depan," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Sensus Ekonomi 2026 juga memiliki cakupan yang berbeda karena sektor pertanian dimasukkan dalam integrasi sensus perekonomian.
"Dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," ujarnya.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca struktur perekonomian dan menyusun kebijakan pembangunan.
Dalam arah RAPBN dan Nota Keuangan, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran makro ekonomi untuk 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, sedangkan inflasi dipatok sebesar 2,5%. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6%-6,5%.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,3%-4,87%.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara dalam RAPBN direncanakan mencapai Rp3.246 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau sekitar Rp671,2 triliun.
Target tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menjalankan agenda pertumbuhan ekonomi 2027. Tantangannya adalah memastikan mesin pertumbuhan baru, mulai dari digitalisasi, AI, semikonduktor, pertanian, energi, investasi hingga ekspor, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
Airlangga mengatakan strategi tersebut akan ditopang empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
"Arah kebijakan ini ditumpang oleh empat prasyarat utama yaitu iklim investasi yang atraktif, kemudian kepastian regulasi, stabilitas makro dan APBN yang prudent dan sustainable," kata Airlangga.