Kelompok masyarakat sipil (civil society) menjadi harapan utama untuk menjalankan fungsi penyeimbang ketika hampir seluruh kekuatan politik dan pemangku kepentingan berada dalam lingkaran pemerintahan.

Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, kondisi tersebut membuat peran kelompok di luar kekuasaan menjadi semakin penting untuk menjaga mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Ketika semua kekuatan penting, stakeholder di negara kita menjadi bagian dari kekuasaan politik, harapan terbesar yang muncul sebagai penyeimbang memang harus muncul dari kalangan gerakan civil society dan itu semua berada di luar kekuasaan," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 24 Juli 2026.

Pernyataan itu disampaikan Adi menanggapi kemunculan Kabinet Bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil sebagai kanal pengawasan alternatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adi menegaskan, keberadaan kelompok kritis di luar pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Karena itu, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang wajar.

"Perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Jadi kalau ada yang berbeda pada kendaraan kita jangan kemudian dihakimi dan seterusnya," ujarnya.

Ia menilai demokrasi justru memberikan ruang bagi lahirnya berbagai pandangan yang berbeda. Yang terpenting, kata Adi, setiap perbedaan disampaikan melalui dialog dan diskusi, bukan dengan saling mendiskreditkan.

"Dalam demokrasi jangan pernah berharap akan ada pandangan-pandangan yang sama. Demokrasi justru membuka pandangan yang berbeda satu sama lain. Yang penting guyub, yang penting rukun, dan mengedepankan asas diskusi di atas segala-galanya," pungkasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.