Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun pada 2027 bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lain. Menurut dia, skema pembiayaan melalui surat utang daerah dapat menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.

"Saya meyakini bahwa nantinya kalau kemudian Jakarta akan me-launching itu, model ini akan bisa menjadi role model juga bagi daerah lain dan saya meyakini itu akan membawa dampak yang positif bagi keuangan Jakarta juga," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis, 6 Agustus.

Awalnya, Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi dengan nilai Rp3,5 triliun. Belakangan, ada penambahan kebutuhan pendanaan untuk melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan rute Manggarai-Dukuh Atas sehingga total nilai obligasi yang dibutuhkan menjadi Rp5,2 triliun.

Saat ini, Pemprov DKI masih memproses perizinan ke pemerintah pusat sebelum obligasi daerah tersebut diluncurkan. Pramono menargetkan penerbitan surat utang itu dilakukan pada Juni 2027.

Ia menegaskan kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk mengelola dan melunasi obligasi daerah. Namun, Pemprov DKI memilih membatasi nilai penerbitan obligasi agar tidak membebani pemerintahan berikutnya.

"Keuangan Jakarta itu sebenarnya sehat banget. kami kalau bisa sampai dengan Rp20 triliun pun bisa untuk itu tapi supaya keuangannya tetap sehat dan apa yang menjadi kekhawatiran salah satunya dari Bapak Mendagri jangan sampai ini menjadi beban Gubernur setelah ini saya maka memutuskan maksimum adalah di angka yang Rp5,2 triliun,” ungkapnya.

Menurut dia, penerbitan obligasi daerah oleh Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

Sebelum memutuskan penerbitan obligasi, Pemprov DKI juga telah berdiskusi dengan sejumlah lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam pembiayaan kota melalui instrumen obligasi.

"Tentunya Pemerintah DKI Jakarta sebelum memutuskan untuk me-launching obligasi yang rencananya pada bulan Juni tahun depan, kami tentunya mendengarkan, meminta saran, berdiskusi dengan lembaga-lembaga kredibel yang sudah biasa melakukan obligasi untuk kota-kota di dunia," jelas Pramono.

Selain untuk pembangunan LRT, dana obligasi juga akan dialokasikan untuk sektor kesehatan dan sosial, termasuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Jakarta.

"Pokoknya angkanya kurang lebih Rp5,2 triliun nantinya. digunakan untuk terutama dua hal, (yaitu) menyelesaikan LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas, kemudian menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. karena memang pemerintah DKI Jakarta akan membangun rumah sakit yang bertaraf internasional," imbuh Pramono.