Liputan6.com, Sanaa - Kabar mengenai kelompok Houthi yang disebut menguasai kota pelabuhan Mocha dan kawasan strategis di sekitar Selat Bab al-Mandab menambah ketegangan baru di tengah konflik yang kembali memanas di Timur Tengah.

Houthi dilaporkan berhasil menggusur pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dari Mocha, kota pelabuhan penting di pesisir Laut Merah. Penguasaan wilayah tersebut dinilai strategis karena lokasinya berdekatan dengan Selat Bab al-Mandab, salah satu jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Perkembangan ini juga kembali menekan pasar minyak dunia. Kemajuan Houthi, yang disertai serangan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi, meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan dan energi di kawasan.

Situasi tersebut sekaligus menjadi ujian nyata bagi Pacta Pertahanan Bersama Mekah atau Mecca Joint Defense Pact yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turki pada 7 Agustus, dikutip dari Tribun Dhaka.

Dalam kesepakatan itu, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara. Namun, ketika Arab Saudi menghadapi serangan Houthi dan pasukan yang didukung Riyadh mengalami kemunduran di Yaman, belum terlihat keterlibatan militer langsung dari Pakistan maupun Turki.

Mocha dan Ancaman Selat Bab al-Mandab

Penguasaan Mocha memiliki arti penting bukan hanya bagi perang di Yaman, tetapi juga bagi keamanan maritim internasional.

Kota tersebut berada di pesisir Laut Merah dan dekat dengan Selat Bab al-Mandab. Penguasaan wilayah itu berpotensi memberikan Houthi kemampuan lebih besar untuk menekan aktivitas pelayaran di Laut Merah dan jalur maritim menuju Arab Saudi.

Dalam beberapa hari terakhir, Houthi juga melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah selatan Arab Saudi.

Menurut otoritas Saudi, serangan tersebut menyebabkan 73 warga sipil terluka, memicu kebakaran di sejumlah fasilitas energi, serta sempat mengganggu produksi.

Arab Saudi kemudian membalas dengan serangan udara terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman.

Perkembangan tersebut membuat Yaman kembali berada di ambang eskalasi konflik besar setelah gencatan senjata informal yang berlangsung sejak 2022.

Pakistan Pilih Jalur Diplomasi

Perbesar

Persoalan serangan Houthi sebenarnya sudah menjadi salah satu isu keamanan kawasan ketika Pacta Mekah ditandatangani.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif sebelumnya memperingatkan Houthi bahwa pakta tersebut dapat diberlakukan jika konflik meluas ke wilayah Arab Saudi.

Namun, sehari kemudian, Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai tindakan militer untuk merespons serangan Houthi. Islamabad juga menyatakan tidak memiliki rencana melakukan intervensi militer secara langsung dalam waktu dekat.

Sikap tersebut menjadi perhatian karena Pakistan sebelumnya telah memiliki kesepakatan pertahanan bilateral dengan Arab Saudi.

Pada September 2025, kedua negara menandatangani Strategic Mutual Defence Agreement, yang menyatakan agresi terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai agresi terhadap keduanya.

Namun, Pakistan sebelumnya tidak terlibat langsung dalam perang Yaman.

Pada 2015, ketika Arab Saudi meminta bantuan pasukan Pakistan untuk mendukung operasi militernya di Yaman, parlemen Pakistan memilih mempertahankan posisi netral.

Analisis Brookings Institution juga menyoroti pola kebijakan Pakistan yang mempertahankan kerja sama keamanan dengan Arab Saudi, tetapi menghindari keterlibatan langsung dalam perang Yaman.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah Pacta Mekah yang ditandatangani pada 2026 benar-benar mengubah kebijakan Pakistan tersebut.

Sejauh perkembangan terbaru, belum terlihat indikasi perubahan dalam bentuk keterlibatan militer langsung.

Pakistan justru mengutamakan jalur diplomatik. Islamabad disebut telah menyampaikan pesan Arab Saudi kepada Iran dan mendorong Teheran membantu meredam serangan Houthi.

Pakistan juga menegaskan bahwa Pacta Mekah bersifat defensif.

Kondisi ini membuat penerapan prinsip “serangan terhadap satu negara merupakan serangan terhadap semuanya” masih belum terlihat secara konkret di lapangan.

Bangladesh Perlu Berhati-hati

Perbesar

Perkembangan Pacta Mekah juga menjadi perhatian bagi Bangladesh yang sejak awal memandang positif kesepakatan tersebut.

Namun, kepentingan keamanan Bangladesh berbeda dengan Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Persoalan strategis utama Bangladesh berada di kawasan Asia Selatan, termasuk perbatasan, Teluk Benggala, Myanmar, perdagangan regional, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi.

Dampak konflik Timur Tengah terhadap Bangladesh lebih mungkin terasa melalui sektor ekonomi.

Bangladesh memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan internasional, impor energi, remitansi, serta rantai pasok global. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat meningkatkan harga energi, biaya transportasi dan impor, serta memengaruhi arus remitansi dan pasar tenaga kerja migran.

Karena itu, keterlibatan militer dalam konflik negara lain dinilai bukan solusi untuk menghadapi dampak tersebut.

Bangladesh justru perlu mempertimbangkan secara hati-hati setiap komitmen pertahanan yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan keamanan nasionalnya.

Gagasan mengenai pertahanan kolektif dunia Muslim memang memiliki daya tarik politik. Namun, kebijakan luar negeri Bangladesh selama ini menekankan prinsip “Friendship to all, malice towards none” atau persahabatan dengan semua pihak dan permusuhan terhadap tidak seorang pun.

Kepentingan nasional, otonomi strategis, pembangunan ekonomi, dan upaya menjaga perdamaian menjadi faktor yang perlu diprioritaskan.

Fokus pada Keamanan Ekonomi

Perbesar

Bagi Bangladesh, konflik di Timur Tengah sebaiknya dipandang sebagai konflik yang berlangsung jauh dari wilayah nasional, tetapi tetap memiliki dampak ekonomi yang perlu diantisipasi.

Keamanan Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah sangat penting karena kawasan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional. Gangguan terhadap pelayaran dapat memengaruhi rantai pasok global dan berdampak pada negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional, termasuk Bangladesh.

Kenaikan harga minyak dan biaya pengiriman dapat meningkatkan biaya impor serta tekanan inflasi. Dampaknya juga dapat dirasakan sektor ekspor Bangladesh, termasuk industri pakaian jadi yang bergantung pada kelancaran transportasi internasional.

Karena itu, kebijakan Bangladesh dinilai perlu bertumpu pada tiga hal, yakni keseimbangan strategis, keamanan ekonomi, dan diplomasi.

Bangladesh tetap dapat mempertahankan hubungan erat dengan Arab Saudi, meningkatkan kerja sama dengan Turki, dan mengembangkan hubungan dengan Pakistan secara hati-hati dengan mempertimbangkan sejarah 1971.

Namun, hubungan diplomatik yang baik tidak selalu harus diikuti dengan komitmen pertahanan militer.

Perkembangan Pacta Mekah menunjukkan bahwa ujian sebenarnya bagi sebuah aliansi pertahanan bukan ketika kesepakatan ditandatangani, melainkan ketika salah satu negara anggota menghadapi konflik dan anggota lainnya harus menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan.

Dalam kasus Arab Saudi, respons awal Pakistan terhadap serangan Houthi lebih banyak ditempuh melalui jalur diplomatik dibandingkan operasi militer. Setelah Mocha disebut jatuh ke tangan Houthi, muncul pula laporan bahwa Arab Saudi mencari bantuan lebih besar dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan militernya.

Situasi tersebut kembali mempertanyakan sejauh mana prinsip pertahanan kolektif dalam Pacta Mekah dapat diterapkan ketika krisis benar-benar terjadi.

Untuk saat ini, kesepakatan tersebut lebih terlihat sebagai sinyal politik dan instrumen pencegahan dibandingkan aliansi militer yang memiliki mekanisme operasional seperti NATO.

Bagi Bangladesh, perbedaan tersebut penting untuk dipahami. Negara itu tidak perlu menjadi pihak dalam perang negara lain. Sebaliknya, Bangladesh membutuhkan kebijakan luar negeri yang mampu mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara tanpa secara otomatis terseret dalam konflik.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah aliansi pertahanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya deklarasi saat kesepakatan ditandatangani, tetapi juga oleh kesediaan para anggotanya menanggung konsekuensi ketika krisis benar-benar terjadi.

Bagi Bangladesh, kepentingan yang lebih pragmatis adalah mengantisipasi dampak ekonomi konflik Timur Tengah, memperkuat diplomasi terkait keamanan maritim di Laut Merah, serta mempertahankan otonomi strategis dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak.

Menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas ekonomi nasional menjadi kepentingan yang lebih mendesak dibandingkan terlibat dalam konflik militer yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Bangladesh.