Jakarta (ANTARA) - Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi perempuan bernama Haghia Sophia Lubis mengenai posisi dan peran perempuan Indonesia di tengah perkembangan zaman.
Menurut Haghia, yang juga alumnus universitas harvard perempuan Indonesia saat ini memang memiliki ruang yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya untuk menyampaikan gagasan, berkarya, hingga mengambil peran dalam pembangunan.
Namun, menurutnya, terbukanya ruang tersebut belum otomatis menghadirkan kesempatan yang benar-benar setara.
“Menurut saya, perempuan Indonesia hari ini memiliki ruang yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, tetapi ruang tersebut belum selalu menghasilkan kesempatan yang setara,” ujar Haghia dalam keterangannya, Senin.
Ia menilai persoalan tersebut penting dilihat dari besarnya potensi perempuan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 140,9 juta jiwa dari total 284,4 juta penduduk.
Dengan jumlah hampir separuh dari populasi Indonesia, Haghia menilai pembangunan nasional tidak akan mencapai potensi maksimal apabila perempuan belum memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, mandiri, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Haghia juga menyinggung sejarah kepemimpinan perempuan di Indonesia. Pada 2001, Indonesia memiliki Presiden perempuan melalui kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa secara sosial dan politik Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman menerima perempuan di posisi tertinggi pemerintahan.
Namun, keberhasilan perempuan mencapai posisi puncak tidak serta-merta berarti seluruh hambatan struktural telah hilang.
“Persoalan yang saya lihat justru sering muncul pada jenjang menengah menuju jenjang kepemimpinan, atau the glass ceiling,” katanya.
Haghia melihat salah satu tantangan muncul ketika perempuan memasuki fase perkawinan dan memiliki anak. Pada tahap tersebut, tanggung jawab domestik dan pengasuhan sering kali membuat perjalanan karier perempuan tidak lagi berjalan sejajar dengan laki-laki.
Situasi itu kemudian melahirkan persoalan yang dikenal sebagai double burden, ketika perempuan harus menjalankan tanggung jawab profesional sekaligus menjadi pihak yang banyak memikul pekerjaan domestik dan pengasuhan keluarga.
Menurut Haghia, persoalan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar atau unpaid care work masih menjadi tantangan besar bagi perempuan Indonesia.
Karena itu, ia menilai kemandirian ekonomi perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan karier, tetapi juga menyangkut perlindungan dan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidup.
“Financial independence bagi perempuan bukan berarti menolak peran laki-laki atau institusi keluarga. Kemandirian ekonomi memberikan perempuan pilihan dan posisi tawar ketika menghadapi situasi yang tidak sehat, termasuk KDRT,” jelasnya.
Haghia juga mengaitkan kemandirian ekonomi dengan ketahanan keluarga. Menurutnya, perempuan yang memiliki pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan dan aset, serta literasi keuangan akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan.
Terlebih, realitas sosial seperti perkawinan, perceraian, hingga kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia.
Komnas Perempuan mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hampir 90 persen kasus tercatat dalam ranah personal.
Bagi Haghia, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas dan kemandirian perempuan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa perjuangan kesetaraan bukan berarti perempuan harus memilih antara keluarga dan karier.
“Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjadi ibu yang baik dan menjadi profesional yang baik. Menjadi ibu tidak mengurangi kapasitas seorang perempuan untuk memimpin, sebagaimana memiliki karier tidak mengurangi nilai seorang perempuan sebagai ibu,” tegasnya.
Memasuki usia kemerdekaan Indonesia ke-81, Haghia menilai tantangan bagi perempuan kini bukan lagi sekadar membuka pintu kesempatan, tetapi memastikan mereka dapat terus berkembang setelah mendapatkan kesempatan tersebut.
“Pintu itu sudah mulai terbuka. Tantangan berikutnya adalah memastikan perempuan tidak berhenti di tengah perjalanan karena sistem kerja dan struktur sosial belum mengakomodasi realitas kehidupannya,” tuturnya.
Bagi Haghia, kemerdekaan perempuan pada akhirnya adalah kemerdekaan untuk memiliki pilihan: mendapatkan pendidikan, bekerja dan mandiri secara finansial, membangun keluarga, meninggalkan situasi yang membahayakan dirinya, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi.
“Ketika hampir separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, memastikan mereka dapat mencapai potensi terbaiknya bukan hanya agenda perempuan. Itu adalah kepentingan Indonesia,” pungkasnya.
Profil Haghia Sophia Lubis
Haghia Sophia Lubis Lulusan LL.M. Harvard Law School dan profesional senior di bidang hukum serta kebijakan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam tata kelola sektor publik, penasihat eksekutif, kebijakan sektor keuangan, hukum internasional, energi terbarukan, struktur investasi, serta hubungan kelembagaan.
Sepanjang kariernya, ia memiliki pengalaman dalam berbagai posisi strategis dan peran penasihat di sejumlah institusi penting di Indonesia, antara lain Kantor Staf Presiden, Tenaga Ahli di DPR RI, Satgas Deregulasi dan Percepatan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pengalamannya juga diperkuat dengan kepemimpinan senior di bidang hukum pada sektor swasta.
Dengan pengalaman yang berada di persimpangan antara hukum, kebijakan publik, sektor keuangan, investasi, dan tata kelola kelembagaan, ia memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan pemerintahan maupun korporasi.
Fokus profesionalnya mencakup ketahanan institusi, kepemimpinan strategis, tata kelola, manajemen risiko, kebijakan sektor keuangan, serta pembangunan kepercayaan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks di lembaga keuangan dan institusi publik.
Dengan pengalaman praktis tersebut, ia memiliki latar belakang yang kuat untuk melanjutkan pendidikan Doctor of Business Administration (DBA) bidang Management and Leadership dengan pendekatan practitioner-scholar.
Fokus akademiknya diarahkan pada kajian mengenai bagaimana kepemimpinan strategis dan tata kelola yang efektif dapat memperkuat ketahanan institusi serta membangun kepercayaan publik, khususnya pada lembaga keuangan publik yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.