Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Habib Hamid Bahasyim menyoroti aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat, terutama asrama mahasiswa yang ada di luar daerah.
Sorotan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu ketika menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Komisi I bersama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, ujar Habib Hamid saat dikonfirmasi, Sabtu.
Pada kesempatan Rakor, Jumat (10/7/2026) itu, Habib Hamid Bahasyim menyoroti kondisi asrama mahasiswa milik Pemprov Kalsel yang berada pada sejumlah daerah, seperti di Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur (Jatim).
Ia meminta, Biro Umum Setdaprov Kalsel agar menyampaikan kondisi terkini seluruh asrama, termasuk kelayakan bangunan, fasilitas pendukung, serta kebutuhan pemeliharaan maupun rehabilitasi.
Menurut Habib Hamid, keberadaan asrama mahasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah (pemda) kepada putra-putri Kalsel yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Oleh karena itu, kondisi asrama harus menjadi perhatian agar tetap aman, nyaman, dan layak huni bagi para mahasiswa, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut.
Rakor tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan Komisi I DPRD Kalsel sesuai Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Pembahasan Rakor fokus pada persiapan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2027 dengan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran Tahun 2026. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Dalam rapat juga dibahas mengenai masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2026. Komisi I meminta agar perencanaan dan pelaksanaan program 2027 secara lebih matang sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal dan SiLPA yang besar tidak kembali terjadi," ungkap Habib Hamid.
Melalui rakor tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berharap penyusunan APBD 2027 dapat lebih berkualitas, mengoptimalkan penyerapan anggaran, meminimalkan terjadinya SiLPA, serta mengakomodasi kebutuhan pemeliharaan aset daerah, termasuk asrama mahasiswa yang menjadi fasilitas penunjang pendidikan bagi mahasiswa asal provinsinya.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.