Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dukungan penuh pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jatim.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.
Ia menegaskan Pemprov Jatim siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat.
Menurut Khofifah, sektor perumahan memiliki dampak strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui sektor konstruksi, industri bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah FLPP di Jawa Timur mencapai 187.351 unit di 38 kabupaten/kota.
Sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi, sedangkan 60.881 unit rumah subsidi masih tersedia, 2.048 unit siap huni, dan 474 unit masih dalam proses pembangunan.
“Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kapasitas dan kesiapan yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi yang tersedia harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Penyediaan rumah bersubsidi tersebut didukung Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta asosiasi pengembang lainnya.
Pemprov Jatim juga memperkuat aspek pendukung melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG dan 21 kabupaten/kota memberikan layanan PBG gratis bagi MBR.
“Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit. Kita juga harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat,” katanya.
Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 8.207 unit rumah pada 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Selain penyediaan rumah baru, Pemprov Jatim mengakselerasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama TNI Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya dan jajaran Komando Distrik Militer (Kodim). Pada 2019–2025, penanganan RTLH mencapai 35.401 unit dan pada 2026 ditargetkan bertambah 1.700 unit sehingga total menjadi 37.101 unit.
Kerja sama serupa dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V atau Koarmada V telah merehabilitasi 2.674 unit pada 2019–2025 dan direncanakan bertambah 220 unit pada 2026 sehingga total menjadi 2.894 unit.
Khofifah menegaskan keberhasilan penyediaan hunian layak membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan dan masyarakat.
Pewarta: Willi Irawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.