Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menyambut baik rencana pemerintah pusat menanggung pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu karena dinilai dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita senang, artinya pemerintah pusat memperhatikan ini. Senang kita bisa mengurangi beban APBD kita,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Senin.
Pemerintah daerah (pemda) juga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kebutuhan PPPK dalam perencanaan APBD Kota Pontianak tahun 2027.
Ia mengatakan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi kabar positif bagi pemda karena kebutuhan belanja pegawai selama ini menjadi salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan APBD.
Pemkot Pontianak juga masih mengusulkan penambahan formasi PPPK lebih dari seribu orang kepada pemerintah pusat.
“Namun, usulan tersebut hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Edi, penambahan PPPK dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak, terutama sebagai bagian dari regenerasi aparatur yang memasuki masa pensiun.
“Intinya untuk menutup pegawai-pegawai kita yang pensiun. Jadi, kekurangan pegawai ditutup, salah satunya dengan PPPK,” ujarnya.
Adanya pembiayaan PPPK paruh waktu oleh pemerintah pusat, pemda berharap ruang fiskal APBD dapat lebih leluasa digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak memastikan kebutuhan anggaran untuk PPPK telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
“Untuk 2027 sudah dianggarkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kewajiban pemda terhadap pegawai tetap dapat dipenuhi sesuai ketentuan," ujarnya.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemda menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah dalam perubahan APBD. Penyesuaian anggaran diperlukan karena terdapat sejumlah jenis pendapatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain belanja pegawai, Pemkot Pontianak tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penyelesaian program yang telah ditetapkan dalam anggaran murni.
Pewarta: Dedi
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.