Fraksi Demokrat DPRD Barut minta pemda kawal dana tanggap darurat karhutla

Sabtu, 19 September 2026 08:20 WIB

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara, Patih Herman AB menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD setempat, Kamis (17/9/2026). ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Fraksi kami meminta agar pelaksanaan APBD lebih diperhatikan dan diawasi secara ketat. Pemerintah daerah juga diminta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial serta lebih memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat," kata Fraksi Partai Demokrat DPRD Barito Utara Patih Herman di Muara Teweh, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Patih Herman saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta pihak terkait lainnya.

Meski menyetujui raperda tersebut, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan dan harapan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD perubahan, terutama mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang tersisa relatif singkat.

Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dianggarkan agar dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

“Kami berharap dengan sisa waktu yang singkat, pelaksanaan APBD dapat lebih diperhatikan dengan ketat, menghindari kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar,” ujarnya.

Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap alokasi anggaran tanggap darurat, khususnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun potensi bencana lainnya.

“Kami juga meminta agar alokasi tanggap darurat seperti karhutla atau bencana terus dikawal,” tegas Patih Herman.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026, termasuk TAPD dan Banggar DPRD Barito Utara yang telah melakukan pembahasan terkait penggeseran, penyesuaian target pendapatan serta alokasi belanja secara konstruktif.

Pewarta : Kasriadi
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.