Oleh: Eva Rianti
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menanggapi fenomena downgrading yang saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak. Ia menilai, fenomena tersebut menunjukkan, masyarakat –terutama kelas menengah- lebih mengunggulkan fungsi ketimbang gengsi.
Yusuf menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir, ketika ekonomi terus tumbuh tinggi, justru semakin sering terlihat tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat. Mulai dari kondisi pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup, pasar tradisional mengalami penurunan omset, hingga kelas menengah yang rela downgrade gaya hidup demi menghemat pengeluaran.
“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (9/10/2026).
Ia menerangkan, kelas menengah yang besar dan kuat adalah krusial menuju status negara berpendapatan tinggi. Namun dalam tujuh tahun terakhir, kelas menengah kini justru semakin rapuh dan mengecil.
Penduduk kelas menengah tercatat jatuh dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Penduduk yang berada di kelas ekonomi yang rapuh, yaitu rentan miskin dan calon kelas menengah, semakin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Kelas menengah memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, dengan pendapatan beralih dari subsisten ke diskresi konsumsi. Maka, menurut hematnya, kejatuhan kelas menengah melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekedar stimulus fiskal sesaat,” tuturnya.
Yusuf menyebut, jatuhnya daya beli kelas menengah banyak terkait dengan semakin turunnya peran sektor formal, tidak hanya dalam bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun juga pekerjaan dengan upah yang lebih rendah. Seiring deindustrialisasi dan kejatuhan peran sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja, penduduk kelas menengah dinilai mengalami keruntuhan.
Strategi Taktis
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi menerangkan, fenomena downgrading muncul ketika rumah tangga mengganti barang bermerek dengan produk lebih murah, mengurangi frekuensi belanja, atau memilih kemasan kecil untuk menjaga pengeluaran.
Persoalan utamanya, menurutnya, bukan sekadar harga barang, melainkan menyempitnya ruang belanja bebas setelah pendapatan dipakai membayar kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan. Diketahui, pada September 2026, inflasi tahunan Indonesia mencapai angka 3,28 persen (yoy), menunjukkan adanya kenaikan harga yang terus berlanjut.
“Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum mempunyai tabungan kuat menghadapi guncangan,” kata Syafruddin saat dihubungi Republika.
Namun, ia menuturkan, ada pula perubahan preferensi konsumen yang sengaja mencari produk lebih efisien. Oleh karena itu, tidak seluruh perpindahan ke merek murah berarti pemiskinan. Masalah struktural muncul ketika pekerjaan produktif dan kenaikan upah riil gagal mengimbangi biaya hidup. Jika berlangsung lama, penghematan yang semula bersifat sementara berubah menjadi penyesuaian standar hidup.
“Pada titik tersebut, downgrading menjadi sinyal kerentanan ekonomi rumah tangga,” tuturnya.
Syafruddin menerangkan, bagi kelas menengah, downgrading merupakan strategi taktis yang rasional untuk mempertahankan ketahanan keuangan. Memilih merek lebih murah, menunda pembelian barang tahan lama, atau beralih ke layanan yang lebih hemat dapat membebaskan dana untuk pendidikan, kesehatan, cicilan, dan tabungan darurat.
“Strategi ini juga menunjukkan konsumen semakin disiplin menilai manfaat setiap rupiah. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada jenis pengeluaran yang dipangkas,” kata dia.
Lebih lanjut, Syafruddin menilai, downgrading bisa menggambarkan pelemahan konsumsi atau daya beli masyarakat, meski hal itu tidak serta merta valid.
“Downgrading dapat menjadi indikasi tekanan daya beli, tetapi tidak cukup menjadi bukti tunggal bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan turun. Konsumen juga dapat berpindah merek karena kualitas produk alternatif membaik atau kebiasaan berbelanja menjadi lebih efisien,” kata dia.
Ke depan, Syafruddin memprediksi prospek downgrading akan ditentukan oleh selisih pertumbuhan pendapatan riil dan kenaikan biaya hidup. Jika upah riil stagnan, pekerjaan formal terbatas, dan cicilan tetap berat, konsumen cenderung mempertahankan pilihan produk lebih murah bahkan ketika inflasi melandai.
“Risiko turun kelas (middle class menjadi aspiring middle class) patut diperhatikan,” tegasnya.
Dalam skenario pemulihan pendapatan dan peningkatan produktivitas, konsumen dapat kembali meningkatkan kualitas belanja tanpa mengabaikan efisiensi. Sebaliknya, tekanan berkepanjangan bisa menurunkan tabungan, investasi pendidikan, dan mobilitas sosial.
Syafruddin menilai, pemerintah perlu memantau perpindahan kelompok pengeluaran secara berkala, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan menurunkan biaya layanan dasar. Masa depan kelas menengah bergantung pada kemampuan ekonomi menciptakan pendapatan yang lebih cepat daripada tekanan pengeluaran.
Dengan bergulirnya fenomena downgrading saat ini dan potensi adanya pelemahan daya beli masyarakat, pemerintah dinilai perlu menguji perubahan volume pembelian, upah riil, pengeluaran per kapita, tabungan, serta beban cicilan menurut kelompok pendapatan.
“Respons kebijakan harus menyasar sumber tekanan: menjaga pasokan pangan dan biaya transportasi, memperkuat persaingan usaha, serta memperluas pekerjaan formal berproduktivitas tinggi. Bantuan yang tepat sasaran diperlukan bagi rumah tangga rentan, tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Ukuran keberhasilan bukan semata ramainya transaksi, melainkan pulihnya kemampuan membeli kebutuhan bermutu sekaligus membangun tabungan,” jelasnya.