Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesia baru saja menandatangani Nota Kesepahaman dengan Malaysia untuk ekspor 1.000 ton beras premium, sekaligus membuka potensi ekspor hingga 200.000 ton beras ke negeri jiran itu dengan nilai mencapai Rp3,4 triliun rupiah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan ekspor perdana ke Malaysia ini merupakan perkembangan positif bagi sektor pangan nasional. Di tengah upaya menjaga ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat, capaian ini menunjukkan bahwa ketika produksi domestik semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri secara terukur.
"Ekspor beras ke Malaysia yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi optimisme baru bahwa Indonesia semakin berdaulat dalam pangan," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, peningkatan produksi memberi ruang bagi Indonesia untuk naik kelas dalam ekosistem pangan global. Proyeksi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2026/2027 mencapai sekitar 38,6 juta ton, meningkat 4,6 juta ton dibandingkan produksi sebesar 34 juta ton pada 2024/2025.
"Dengan perkiraan konsumsi domestik sekitar 31 juta ton pada 2026, peningkatan produksi tersebut memberikan fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pasar ekspor," ucapnya.
FAO pun telah menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.
"Pemerintah memastikan bahwa ekspor beras ke Malaysia tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan beras masyarakat Indonesia. Pemerintah tetap mengutamakan kecukupan stok dan stabilitas pangan nasional," Qodari menegaskan.
Stok beras Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Dengan ketersediaan tersebut, cadangan beras nasional dipastikan aman hingga Mei 2027.
Meski demikian, Qodari menambahkan, peluang ekspor tersebut perlu dilihat bukan sebagai tujuan akhir.
"Yang lebih penting adalah memastikan peningkatan produktivitas berkelanjutan, menjaga harga dan pasokan yang terjangkau bagi masyarakat, memperluas akses pasar, serta bagaimana seluruh pencapaian ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
PLTS 100 GWp Bangun Kemandirian Energi
Qodari juga merespons program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt Peak (GWp). Qodari mengatakan program ini bukan sekadar target di atas kertas, melainkan langkah nyata pemerintah membangun kemandirian energi sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Qodari menjelaskan, dimulainya program PLTS 100 GWp bukan sekadar penetapan target, melainkan langkah nyata untuk membangun sumber energi baru yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
"Dimulainya program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 Gigawatt Peak (GWp) bukan sekadar penetapan target. Ini adalah langkah nyata untuk membangun sumber energi baru yang lebih kuat, lebih mandiri, dan berkelanjutan bagi Indonesia," ujar Qodari.
Langkah tersebut, kata Qodari, telah mulai diwujudkan. Pada 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking pembangunan PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di 14 lokasi di enam provinsi, dengan kegiatan utama dipusatkan di Jembrana, Bali.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada wacana tentang kemandirian energi. Kita mulai membangunnya secara nyata, bertahap, dan terukur," kata Qodari.
Ia menjelaskan, program PLTS 100 GWp menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan memanfaatkan potensi energi matahari yang dimiliki Indonesia, kebutuhan energi nasional diharapkan semakin dapat dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
"Namun, bagi pemerintah, peralihan menuju energi bersih bukan hanya soal mengurangi emisi. Lebih dari itu, transisi energi harus membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," ujar Qodari.
Kementerian ESDM mencatat, program ini diproyeksikan memiliki potensi penghematan hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Di saat yang sama, emisi dapat ditekan hingga 140,16 juta ton CO2, dan sekitar 5,5 juta lapangan kerja berpotensi tercipta, terutama melalui pembangunan dan penguatan industri pendukungnya.
"Karena itu, pembangunan PLTS 100 Gigawatt Peak tidak akan berhenti pada pembangunan pembangkit listrik. Kita ingin membangun ekosistem energi surya nasional yang tumbuh dari hulu hingga hilir," kata Qodari.
(tim/har)