REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) memicu tekanan berkepanjangan terhadap kondisi fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhambatnya pembangunan serta pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana mengatakan, pemangkasan TKD dari pemerintah pusat sekitar Rp 230 miliar sangat berdampak terhadap kondisi fiskal daerah. Pemkot Cimahi harus melakukan penghematan besar-besaran dengan memangkas biaya operasional setiap organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 70 persen.
"Sekarang sedang mencoba untuk menstrukturisasi dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan operasional. Di OPD, 70 persen dari operasional sudah kita turunkan," kata Maria saat dikonfirmasi, Rabu (6/8/2026).
Di tengah beban fiskal yang cukup berat, Pemkot Cimahi berupaya mempertahankan anggaran untuk program pembangunan serta belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, meskipun kebutuhan anggarannya cukup besar. Maria mengatakan, sesuai instruksi Wali Kota Cimahi, pembangunan harus tetap berjalan.
Selain itu, hak-hak ASN yang meliputi pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap diberikan. Pemkot Cimahi tidak ingin ada pegawai yang terdampak di tengah krisis fiskal tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, besaran belanja daerah untuk ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPRD Kota Cimahi mencapai Rp 31 miliar per bulan. Anggaran tersebut meliputi gaji induk, BPJS, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM).
"Pokoknya perintah Pak Wali dan Pak Wakil, upayakan supaya belanja pegawai ini tidak terganggu dulu, dan program pembangunan prioritas juga," ucap Maria.
Maria mengungkapkan, anggaran gaji ASN telah disiapkan untuk kebutuhan 12 bulan pada tahun ini. Namun, anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) baru tersedia untuk 11 bulan. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk satu bulan sisanya masih dicarikan formulanya karena kondisi keuangan Pemkot Cimahi sangat terbatas meskipun telah dilakukan efisiensi besar-besaran.
"Jadi gaji pegawai, terus TPP, sejauh ini masih kita amankan. Walaupun belum tahu ke depannya seperti apa. Untuk TPP di bulan terakhir masih kita hitung-hitung," ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Cimahi hingga kini belum mendapatkan tambahan TKD maupun dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Opsi kembali memangkas biaya operasional dan program pembangunan menjadi pilihan yang sulit apabila kondisi fiskal belum membaik.
"Opsinya itu berarti yang pertama tadi rasionalisasi operasional, yang kedua mungkin kalau masih kurang baru lari ke kegiatan, terakhir baru pinjaman," kata Maria.
sumber : Antara