Nabire (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melaksanakan program jemput bola (Jebol) yang menyasar 10 ribu warga setempat belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-e guna mempercepat penataan data kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire Yohanes Pigome di Nabire, Selasa, mengatakan jumlah warga wajib KTP di daerahnya sekitar 120 ribu orang, sementara yang telah melakukan perekaman baru sekitar 110 ribu orang.
"Program Jebol ini ditargetkan menyasar 10 ribu orang yang belum memiliki KTP elektronik. Kita akan genjot terus, baik melalui Jebol maupun kegiatan rutin di kantor Disdukcapil," katanya.
Ia mengatakan sasaran program tidak hanya masyarakat sipil, tetapi juga personel TNI dan Polri yang bertugas di kesatuan baru setelah pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
Disdukcapil Nabire juga akan menjalin kerja sama dengan kesatuan TNI dan Polri agar setiap personel yang bertugas di Nabire dapat memiliki KTP Kabupaten Nabire sehingga data kependudukan daerah semakin akurat.
Ia menjelaskan program Jebol merupakan kegiatan nasional yang digagas Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Kabupaten Nabire mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaannya di Papua Tengah.
Sementara itu, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Nomor 400.1/5689 tertanggal 8 Juni 2026 tentang percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
Ia menegaskan seluruh warga yang tinggal di Kabupaten Nabire, mulai sejak lahir hingga meninggal dunia, harus tercatat dalam sistem administrasi kependudukan agar pemerintah memiliki basis data yang akurat.
Menurut Mesak, pemerintah daerah akan melibatkan kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga ketua RT/RW untuk mendata masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun yang masih menggunakan identitas dari luar daerah.
"Peran kepala distrik, kepala kampung, kelurahan, RT dan RW sangat menentukan untuk membantu menata seluruh penduduk Kabupaten Nabire," katanya.
Ia mengakui masih banyak warga yang telah lama tinggal di Kabupaten Nabire, termasuk pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun masih menggunakan KTP dari daerah lain sehingga perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan.
Mesak menambahkan data kependudukan yang akurat menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, bantuan sosial, alokasi dana desa, hingga penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga akan memperbarui data penduduk yang telah meninggal dunia melalui penerbitan akta kematian agar basis data kependudukan selalu valid.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Provinsi Papua Tengah Yeremias Mote mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 32 ribu keping blangko KTP-e sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Papua Tengah tidak terkendala ketersediaan blangko.
"Kami di Papua Tengah tidak pernah kekurangan blangko KTP elektronik. Jebol juga tidak hanya menyasar KTP elektronik, tetapi juga akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Identitas Anak), dan dokumen kependudukan lainnya," katanya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.