Lombok -
Destinasi wisata di Lombok, Gili Trawangan, mengalami krisis air bersih sejak Jumat (4/9/2026). Wisatawan pun kabur.
Ketua Asosiasi Hotel Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, mengungkapkan krisis air terjadi di tengah puncak musim kunjungan (high season). Dia menyatakan sejumlah pengelola hotel terpaksa menyedot air kolam hingga membeli air dari luar pulau untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
"Terpaksa sedot air kolam dan lain-lain. Sementara industri saat ini pontang-panting menjaga tamu supaya tetap stay dengan pelayanan prima," ujar Kusnawan dikutip dari detikBali, Senin (7/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kusnawan mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi terkait krisis air bersih di Gili Trawangan. Dia menyebut sedikitnya 315 wisatawan sudah meninggalkan Gili Trawangan lebih awal.
Menurut Kusnawan, jumlah tersebut berpotensi bertambah karena masih ada gelombang wisatawan yang mengajukan pembatalan dan pengembalian dana (refund).
"Pemerintah harus gerak cepat. Tidak boleh zero service kalau masalah yang mendasar seperti kebutuhan air ini," ujar dia.
Di sisi lain, Kusnawan menyayangkan kondisi krisis air terjadi justru saat musim liburan dan jumlah tingginya kunjungan wisatawan tinggi. Dia pun mempertanyakan tata kelola pariwisata di Gili Trawangan.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bakal mengajukan diskresi kepada Menteri Lingkungan Hidup agar dapat mengaktifkan kembali sistem suplai air yang dikelola PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dan PDAM Amerta Dayan Gunung. Suplai air bersih itu disetop oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis (3/9).
"Intinya bahwa, perlu diberikan diskresi ke perusahaan enam bulan. Jadi ini belum selesai karena ada isu pidananya. Jadi kami minta dulu dibuka," ujar Iqbal di Gili Meno, Lombok Utara, kemarin.
Iqbal mengakui gangguan suplai air bersih ini berdampak pada masyarakat serta aktivitas pariwisata di Gili Trawangan. Dia menargetkan suplai air bersih di kawasan tersebut dapat pulih dalam satu hingga dua hari ke depan.
"Kami terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Kami juga berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi akar masalah terhentinya jaringan air bersih ini," ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, persoalan suplai air di kawasan tiga Gili tidak sederhana karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, dia menilai solusi darurat tetap harus diambil.
"Saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata," kata dia.
(fem/fem)