Tanjungpandan (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil)  Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Bambang Pati Jaya menilai penanganan sampah harus dilakukan terintegrasi dari hilir hingga hulu dan tidak sekadar berfokus pada penyediaan sarana fisik secara parsial.

"Penanganan persoalan sampah harus dilakukan terintegrasi dari hilir hingga hulu dan secara holistik," kata Bambang Pati Jaya dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 di Tanjungpandan, Belitung, Selasa.

‎Ia mengatakan penanganan sampah tidak bisa hanya persoalan pengadaan tong sampah, mobil pengangkut, atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semata.
‎
‎"Melainkan harus dilakukan secara holistik, karena jika tidak ditangani secara menyeluruh, persoalan persampahan ini tidak akan pernah selesai," ujarnya.

‎Langkah holistik tersebut, lanjutnya, sangat mendesak seiring rencana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menargetkan penutupan 250 TPA sistem pembuangan terbuka di seluruh Indonesia.
‎
‎"Termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk beralih ke sistem pengelolaan terisolasi yang sesuai standar," kata Bambang Pati Jaya.
‎
‎Sebagai bentuk dukungan konkret, politisi tersebut menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI bersama KLH mengusulkan agar pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan sekitar tiga persen dari APBD khusus untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
‎
‎Meskipun usulan alokasi anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis bersama Bappenas, Bambang menekankan bahwa penanganan sampah baik di kota besar maupun daerah berproduksi sampah kecil, seperti Belitung, memerlukan pendekatan infrastruktur yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas wilayah masing-masing.
‎
‎"Apalagi Belitung ini adalah daerah pariwisata, jadi memang untuk penanganan sampah membutuhkan upaya lebih," ujar Bambang Pati Jaya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.