DPKP Kotim siapkan GPM lebih masif dengan libatkan produsen lokal

Minggu, 23 Agustus 2026 22:18 WIB

Bupati Kotim Halikinnor tinjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Sampit, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menyiapkan pola baru Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 2027, agar pelaksanaannya lebih masif sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan dari produsen hingga konsumen.

"Salah satu poin yang memang saya evaluasi. Dari GPM yang kami laksanakan tahun ini, sehingga kemungkinan tahun depan polanya akan sedikit berubah karena kalau saya lihat ini kurang masif," kata Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto di Sampit, Minggu.

Yephi menjelaskan, pelaksanaan GPM selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan belum dapat digelar secara lebih luas dan rutin di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi DPKP untuk menyusun pola pelaksanaan GPM yang tidak hanya berorientasi menyediakan pangan murah, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi produsen lokal untuk memasarkan hasil produksinya.

Dia berharap GPM ke depan dapat menjadi wadah yang mempertemukan secara langsung produsen dan konsumen, sehingga mata rantai distribusi yang selama ini cukup panjang dapat dipangkas dan harga pangan bisa lebih terkendali.

"Ke depan ini ada harapan GPM benar-benar membantu produsen lokal untuk bisa menyalurkan barangnya. Kalau mereka terkendala harga, pemerintah mungkin nanti dari GPM bisa memberikan subsidi," ujarnya.

Menurut Yephi, subsidi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga harga komoditas tetap berada pada tingkat yang terjangkau masyarakat tanpa membuat produsen lokal mengalami kerugian.

Dengan pola itu, pemerintah dapat menjaga agar harga jual tetap kompetitif dan sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET), sedangkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

"Supaya harganya tetap di HET, harganya tetap bersaing, produsen kita tidak dirugikan, masyarakat juga jangan sampai membeli barang dengan harga yang mahal," sebutnya.

Ia menegaskan pengembangan GPM bukan sekadar menghadirkan pasar murah, tetapi diarahkan menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

DPKP Kotim berencana memperluas jejaring pelaku usaha dan organisasi petani yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, sehingga komoditas yang ditawarkan semakin beragam sekaligus lebih banyak berasal dari produksi lokal.

Yephi menyebut pihaknya mulai merangkul sejumlah organisasi dan kelompok pelaku pertanian, di antaranya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Tani Merdeka, serta asosiasi yang bergerak di sektor peternakan.

Keterlibatan berbagai asosiasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sisi pasokan dalam GPM, terutama untuk komoditas yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti telur dan daging ayam.

Pemerintah daerah nantinya lebih berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan pelaku usaha dan konsumen serta membantu menciptakan kondisi harga yang lebih terjangkau.

"Jadi itu yang mau kita rangkul ke depan supaya GPM ini lebih banyak melibatkan mereka dan kita memfasilitasi mereka. Semacam pasar dadakan sebenarnya, cuma harga bisa kita tekan," kata Yephi.

Ia menargetkan konsep tersebut dapat diterapkan lebih masif pada 2027 sehingga manfaat GPM tidak hanya dirasakan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga pelaku usaha lokal yang membutuhkan akses pasar.

Yephi menilai pola tersebut sekaligus dapat menjadi solusi untuk memperpendek rantai distribusi pangan. Dengan produsen bertemu langsung dengan konsumen, biaya distribusi yang berpotensi mempengaruhi harga jual dapat ditekan.

Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.