DP3A dampingi 18 anak di Sulteng teridentifikasi terpapar radikalisme

Minggu, 6 September 2026 06:21 WIB

Arsip- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Widyawati V Windarussliana (ANTARA/Izfaldi)

Palu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pendampingan hukum dan pembinaan terhadap 18 anak yang terpapar radikalisme di daerah itu.

Kepala DP3A Sulawesi Tengah Yudiawati V Windarussliana di Palu, Sabtu mengatakan anak-anak tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Banggai dan Morowali.

"Kalau dari data kami dan validasi di Banggai ada enam orang, kemudian di Morowali empat orang," ujarnya.

Selain Banggai dan Morowali terdapat tiga anak di Kabupaten Poso, dua anak di Sigi, serta masing-masing satu anak di tiga kabupaten lainnya.

Ia mengatakan DP3A bersama Densus 88 melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi, termasuk melalui pendekatan psikologis dan pendampingan hukum.

Ia mengemukakan setelah memperoleh hasil identifikasi adanya potensi terjerumus paham radikal, Densus 88 berkoordinasi dengan pihaknya untuk melakukan tindak lanjut di lapangan.

DP3A kemudian mengerahkan psikolog klinis dan pendamping hukum untuk memberikan pendampingan kepada anak dan keluarganya.

"Jadi dari sisi DP3A dan juga Densus berkolaborasi kegiatan pembinaan," ucapnya.

Ia mengatakan pendampingan psikologi dan pendampingan hukum telah dilakukan terhadap anak-anak di Morowali, Banggai, Poso, Sigi, dan sejumlah daerah lainnya.

Untuk anak yang berada di Morowali pendampingan telah dilakukan sejak akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Sementara penanganan di Banggai baru dimulai setelah ditemukan enam anak yang teridentifikasi.

Ia menegaskan DP3A tidak hanya berperan dalam penanganan tetapi juga melakukan berbagai upaya pencegahan lewat keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

"Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Sulteng, Densus 88, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesbangpol, dan Dinas Pendidikan," tutur Widyawati.

Menurut dia keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam mencegah anak terpapar ekstremisme, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan anak mengakses berbagai informasi dengan mudah.

"Kami berharap pendampingan yang dilakukan dapat membantu seluruh anak yang teridentifikasi kembali beradaptasi dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya," kata dia.

Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026