Sorong (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya menilai data dan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi komponen penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Jumat, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan inventarisasi gas rumah kaca sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
"Inventarisasi gas rumah kaca merupakan kewajiban pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan kepala daerah sekarang tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek lingkungan, termasuk upaya meminimalkan dampak perubahan iklim," katanya.
Ia menjelaskan hasil inventarisasi tersebut membutuhkan dukungan analisis ilmiah yang dimiliki BMKG agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, DLH Papua Barat Daya berencana membangun nota kesepahaman (MoU) dengan BMKG untuk memperkuat kerja sama dalam penyediaan data atmosfer, kualitas udara, dan analisis gas rumah kaca.
"Kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur dan merencanakan MoU dengan BMKG agar ke depan pemerintah daerah memiliki dukungan analisis yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan lingkungan," ujarnya.
Menurut Julian, data atmosfer memiliki peran strategis karena pencemaran udara tidak dapat dideteksi secara kasat mata seperti pencemaran air, namun dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak dipantau secara berkelanjutan.
Ia mengatakan keberadaan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (PAG) BMKG di Kota Sorong menjadi aset penting bagi Papua Barat Daya karena memiliki kemampuan melakukan pemantauan kualitas udara, gas rumah kaca, aerosol, serta parameter atmosfer lainnya.
"Kehadiran BMKG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena menyediakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi perubahan iklim," katanya.
Ke depan, kata dia, kerja sama tersebut juga akan diperkuat melalui forum diskusi bersama pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya agar upaya menjaga kualitas udara dan lingkungan dapat dilakukan secara terpadu.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.