Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI memuji capaian Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Bali karena progresnya mencapai 43,35 persen, melampaui rata-rata progres nasional yang sebesar 42,75 persen.
“Untuk Bali rata-rata hari ini 43,35 persen, kalau kita lihat per kabupaten/kota ini yang paling tinggi adalah Kabupaten Buleleng hampir 55 persen,” kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Denpasar, Sabtu.
Menurutnya, capaian hingga awal Juli 2026 ini menempatkan Bali pada deretan atas persentase tinggi dalam SE 2026, sementara terendah di Papua Pegunungan dan wilayah Papua lainnya.
Saat dibedah lebih lanjut, Amalia melihat bahwa masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang capaiannya di bawah rata-rata tersebut, seperti Kota Denpasar sehingga ia meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih.
“Yang paling rendah ternyata di Kota Denpasar di tempat kita berada, ini mungkin perlu nanti menjadi perhatian kita, kami memiliki dasbor, jadi dasbor ini yang menjadi alat bantu kami di pusat memantau harian bahkan jam-an,” ujarnya.
Amalia menyebut capaian SE 2026 di Denpasar menjadi terendah di Bali dengan progres 31,38 persen; disusul Gianyar 32,27 persen; Badung 36,65 persen; Bangli 46,22 persen; Klungkung 46,27 persen; Jembrana 47,05 persen; Tabanan 47,96 persen; Karangasem 51,07 persen; dan Buleleng 54,95 persen.
Terhadap Kota Denpasar, BPS RI mengajak pemerintah daerah ikut mengawal proses sensus, seperti melalui dasbor mengintervensi hingga tingkat kecamatan.
“Kami juga memberikan hak akses khusus untuk para kepala daerah, jadi kepala daerah bisa memantau progres pencapaian SE di daerahnya, sehingga nanti Pak Gubernur bisa ikut memantau, disini juga kita bisa memantau petugas dimana, kami menggunakan pelacakan langsung,” kata Amalia.
Untuk memantik semangat petugas sensus di Kota Denpasar maupun seluruh Bali, Amalia menjanjikan hadiah, termasuk kepada daerah dengan capaian terbaik yang juga mendapat penghargaan.
Selain untuk mengejar hadiah, BPS RI mengingatkan bahwa SE 2026 bertujuan untuk memotret kondisi ekonomi suatu wilayah agar selanjutnya pemerintah dapat menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Ini adalah medical check up (MCU) perekonomian Indonesia, maka dari hasil pemeriksaan ekonomi Indonesia ini nanti Bapak Gubernur akan bisa membuat resep kebijakan yang tepat sesuai dengan hasil MCU yang terkini,” kata dia.
Meski proses sensus terbilang singkat dibanding negara dunia lainnya, BPS RI meminta petugas sensus tetap jujur dalam memuat data, ketika sulit menghadapi masyarakat, maka perlu pendekatan ekstra.
Dengan memasukkan data tanpa terlewat dan akurat, Amalia juga memandang ada potensi ekonomi selain pariwisata muncul di Bali.
Selama ini masyarakat dunia mengenal Bali sebagai kawasan pariwisata, namun yang luput adalah kuatnya ekonomi kreatif berbasis budaya, tercermin dari dominasi ekspor kerajinan Bali.
Amalia meyakini hasil dari SE 2026 adalah pondasi yang kokoh selain bagi pemangku kebijakan menentukan kebijakan ekonomi juga bermanfaat bagi pengusaha, pelaku bisnis, maupun masyarakat.
“Nanti para investor bisa mengetahui di daerah mana yang belum ada misalnya pengolahan padi, para pengusaha bisa memanfaatkan data itu juga untuk melihat peluang bisnis, melihat potensi yang harus bisa dia kontribusikan atau membuka usaha-usaha baru atau juga memecahkan ekspansi usaha yang harus dia lakukan di wilayah provinsi Bali,” kata dia.
Amalia mengajak seluruh masyarakat Bali mendukung dengan menerima kedatangan petugas sensus tanpa perlu khawatir karena semua data bersifat rahasia.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.