Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8) sore. Agenda ini sekaligus menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.

Digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026, rapat paripurna ini menjadi momen penyerahan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Puan Maharani.

Menanggapi penyerahan tersebut, Puan menekankan bahwa tolok ukur utama keberhasilan APBN bukanlah seberapa besar nominal yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana anggaran negara mampu menjawab harapan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.

APBN Melesat, Tolok Ukur Ada Pada Manfaat

Perbesar

Dalam pidatonya, Puan memaparkan rekam jejak pertumbuhan belanja negara yang melonjak signifikan. Pada tahun 2000, APBN baru berada di angka Rp 197 triliun, lalu melonjak hampir enam kali lipat menjadi Rp 1.126 triliun pada 2010. 

Memasuki tahun 2026, nilainya telah menembus kisaran Rp 3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding posisi tahun 2000. "APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun," sebut Puan.

Kendati demikian, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyadarkan seluruh peserta rapat bahwa angka fantastis tersebut tidak akan berarti jika tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur Puan. 

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," imbuh Puan.

Oleh sebab itu, Puan kembali menegaskan bahwa efektivitas instrumen keuangan negara harus dinilai dari hasil nyata di lapangan. “APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tegasnya.

Tema 2027: Pertumbuhan Disatukan Dengan Pemerataan

Perbesar

Menilik tema kebijakan fiskal Tahun 2027, yaitu ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, Puan menyerukan agar semangat tersebut diwujudkan sebagai komitmen menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta keadilan sosial.

Cucu Bung Karno ini mengingatkan agar deretan Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027—meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan—dijalankan secara terpadu.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," ungkap Puan.

Ia menegaskan pentingnya menjangkau seluruh kawasan tanpa terkecuali. "Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," sambung Puan.

Empat Catatan Puan Untuk Penyusunan APBN 2027

Dalam proses pembahasan dan penyusunan APBN 2027 mendatang, Puan memberikan empat poin krusial yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan DPR:

• Penerimaan Negara yang Adil: Pendapatan negara dihimpun secara optimal tanpa menekan daya beli warga maupun dunia usaha. "Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," pesan Puan.
• Belanja Berkualitas: Alokasi anggaran wajib tepat sasaran dan fokus pada hasil nyata.
• Pengelolaan Utang yang Bijak: Defisit dan pembiayaan dikelola secara terukur serta bertanggung jawab. "Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," urainya.
• Penguatan Daerah: Dana transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan.

Ajakan Gotong Royong dan Kerja Cepat Untuk Rakyat

Menutup pidatonya, Puan kembali mengingatkan bahwa esensi utama APBN adalah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tukas Puan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan anggaran diukur dari seberapa besar kesempatan rakyat untuk hidup lebih baik dapat terbuka.

"Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua," serunya.

"Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat," tambah Puan.

Dengan digelarnya Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 ini, lembaga legislatif tersebut resmi memulai kembali aktivitas persidangannya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6