Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyatakan siap menjalankan amanah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang mudah, aman, modern, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Perseroan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Presiden yang mendorong masyarakat memanfaatkan layanan perbankan nasional, termasuk membuka rekening di BSI.
“Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, modern, dan inklusif,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Anggoro, semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank, maka akan semakin memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Melalui berbagai produk dan layanan syariah, BSI juga mendorong masyarakat membangun kebiasaan perencanaan keuangan sejak dini, mulai dari investasi emas hingga tabungan haji yang dapat dimulai dari Rp50 ribu.
Saat ini BSI memiliki lebih dari 1.130 kantor cabang dan 134 ribu BSI Agen di seluruh Indonesia. Selain itu, layanan pembukaan rekening juga bisa dilakukan secara digital melalui BYOND by BSI, sehingga masyarakat dapat membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke kantor cabang.
Perseroan juga terus memperkuat transformasi digital dan teknologi informasi yang telah mendorong jumlah nasabah mencapai 24,3 juta hingga pertengahan 2026.
Kinerja perusahaan pun tetap tumbuh sehat, dengan laba bersih mencapai Rp4,16 triliun pada semester I 2026 atau meningkat 11 persen secara tahunan.
“Kami siap melayani seluruh segmen masyarakat hingga pelosok negeri dan terus berkontribusi dalam memperkuat inklusi keuangan nasional melalui layanan perbankan syariah yang terpercaya dan berkelanjutan,” kata Anggoro.
Diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9), Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank untuk memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.
Indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen secara nasional, sedangkan literasi keuangan mencapai 69,57 persen, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, angka itu relatif cukup baik jika dibandingkan dengan capaian negara-negara OECD lainnya.
Oleh karena itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo memerintahkan bank-bank Himbara, khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan rekening-rekening bank untuk masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengungkap untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) akan dipadu-padankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system-nya.
"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujar Menko Airlangga.
Baca juga: BRI dukung arahan Presiden untuk perluas kepemilikan rekening
Baca juga: Tingkatkan inklusi keuangan, Prabowo minta tiap warga miliki rekening
Baca juga: LPS bakal perluas kegiatan literasi guna dorong kepemilikan rekening
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.