BKKBN sebut penanganan stunting di Papua berbasis data "by name by address"

Jumat, 21 Agustus 2026 13:08 WIB

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Rabu (19/8/2026). ANTARA/HO- BKKBN Papua

Jayapura (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua menyebutkan penanganan stunting di daerah Papua perlu dilakukan berbasis data by name by address dengan begitu menghasilkan data yang lebih akurat lagi.

Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua Sarles Brabar di Jayapura, Kamis, mengatakan mengatakan penggunaan data yang akurat menjadi penting agar intervensi pencegahan dan penanganan stunting dapat diberikan secara tepat kepada keluarga yang berisiko.

"Pada Rabu (19/8) kami melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri guna melakukan evaluasi perkembangan program percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan," katanya.

Menurut Sarles, penanganan stunting sangat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta mitra lainnya.

"Oleh sebab itu kami sangat mendorong penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang sama dalam menentukan langkah intervensi," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika di Papua hari ini mengalami penurunan, harus dilaporkan bersama-sama. Dan jika ada kenaikan perlu koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan sehingga datanya bisa dipadukan.

"Seperti di sejumlah daerah yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting, di antaranya Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi. Sementara Kota Jayapura berdasarkan perkembangan data yang disampaikan telah berada di kisaran 12 persen," katanya lagi.

Menurut dia, untuk mempercepat intervensi, pihaknya juga mendorong penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan melibatkan perusahaan, perbankan, dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Kami berharap delapan kabupaten di Provinsi Papua dapat bergerak secara serentak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting," ujarnya.

Dia menjelaskan karena perubahan angka stunting perlu dipantau secara berkala, baik ketika mengalami penurunan, kenaikan maupun stagnasi, sehingga pemerintah dapat segera menentukan intervensi yang sesuai.

"Saat ini, Papua masih mengacu pada data nasional dengan angka stunting sekitar 28 persen. Sehingga kami sangat berharap kolaborasi lintas sektor dan intervensi yang berbasis data dapat menurunkan angka stunting di Papua secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026