"Yang penting Bank Indonesia pun juga menyiapkan likuiditas dalam bentuk repo, tadi saya enggak sempat tampilkan. Tapi kalau kita lihat repo termasuk FX swap, jadi dana asing masuk kemudian dia dirupiahkan, itu sudah mencapai sekitar Rp920 triliun-Rp930 triliun. Artinya itu kan likuiditas yang kembali ke sistem," ujar Destry dalam Acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Destry, pengelolaan likuiditas tidak hanya menjadi tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter. Pemerintah juga memiliki peran, terutama dalam mengatur arus dana pemerintah yang ditempatkan maupun ditarik dari perbankan.
Destry mengatakan pembahasan mengenai waktu penarikan dana pemerintah telah dilakukan dan saat ini sudah memiliki jadwal atau timeline.
"Kemudian kapan akan ditariknya itu juga kita sudah bicara dan sekarang sudah ada timeline-nya juga. Jadi kembali lagi ini kan masalah sinergi ya, karena likuiditas ini menjadi PR bukan hanya BI tapi juga pemerintah," jelasnya.
Destry menekankan koordinasi menjadi penting agar pengelolaan dana pemerintah dapat berjalan sejalan dengan kebijakan moneter BI.
"Kuncinya kan komunikasi yang baik, itu saja," tegas Destry.
Repo dan FX swap merupakan bagian dari instrumen yang digunakan BI dalam pengelolaan likuiditas di pasar uang.
Melalui transaksi repo, perbankan dapat memperoleh likuiditas dengan menjaminkan surat berharga kepada BI berdasarkan ketentuan yang berlaku. Instrumen ini menjadi salah satu mekanisme operasi moneter untuk memastikan ketersediaan dana di pasar.
Sementara itu, FX swap merupakan transaksi pertukaran valuta asing dan rupiah untuk periode tertentu. Instrumen tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan likuiditas valuta asing maupun rupiah di sistem keuangan.
Dalam konteks yang disampaikan Destry, dana asing yang masuk dan kemudian dikonversikan ke rupiah turut menjadi bagian dari likuiditas yang kembali ke sistem keuangan domestik.
Nilai repo dan FX swap yang disebut telah mencapai sekitar Rp920 triliun-Rp930 triliun menunjukkan besarnya likuiditas yang dikelola melalui instrumen tersebut.
Namun, penyediaan likuiditas oleh BI bukan satu-satunya faktor yang menentukan kondisi dana di sistem keuangan.
Pergerakan dana pemerintah juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keseimbangan likuiditas.
Destry menyebut persoalan likuiditas saat ini menjadi pekerjaan bersama antara BI dan pemerintah. Karena itu, waktu masuk dan keluarnya dana pemerintah dari sistem perbankan perlu dikomunikasikan dengan bank sentral.
Koordinasi tersebut menjadi penting karena perubahan posisi dana pemerintah dapat memengaruhi ketersediaan likuiditas di perbankan.
BI sebagai bank sentral memiliki instrumen untuk menambah maupun mengelola likuiditas. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut juga bergantung pada bagaimana arus dana di sistem keuangan bergerak.
Karena itu, menurut Destry, komunikasi antara pemerintah dan BI menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kondisi likuiditas.
"Kuncinya kan komunikasi yang baik, itu saja," kata Destry.
Dengan demikian, perhatian BI saat ini tidak hanya tertuju pada berapa besar likuiditas yang tersedia, tetapi juga bagaimana arus dana tersebut dikelola agar tetap mendukung stabilitas sistem keuangan.
Pernyataan Destry memperlihatkan bahwa pengelolaan likuiditas berada pada persinggungan antara kebijakan moneter dan pengelolaan fiskal.
BI dapat menyediakan likuiditas melalui instrumen moneter seperti repo dan FX swap. Di sisi lain, pemerintah mengelola arus kas negara, termasuk penempatan dan penarikan dana pada sistem perbankan.
Keduanya perlu berjalan selaras agar perubahan posisi dana tidak menimbulkan tekanan likuiditas yang tidak diperlukan.
Destry pun menegaskan bahwa persoalan tersebut saat ini sudah dibahas bersama pemerintah, termasuk mengenai waktu penarikan dana.
Dengan koordinasi tersebut, BI berharap ketersediaan likuiditas dalam sistem keuangan tetap terjaga sekaligus mendukung stabilitas perekonomian.