Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya mempertimbangkan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilengkapi test kit untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh BGN terhadap kasus keracunan yang sebelumnya ditemukan di jumlah dapur SPPG, salah satunya yang terjadi di Brastagi, Sumatera Utara.

"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi. Jadi ini sedang kami pertimbangkan untuk kemudian di setiap dapur itu nanti kita lakukan test kit," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan test kit bertujuan untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan seperti arsen dan sebagainya.

Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan pembelajaran dari sejumlah SPPG yang telah menerapkan penggunaan test kit. Salah satunya SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.

"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan. Jadi kita tidak ingin ada yang keracunan," ujarnya.

Menurut Sudaryono, BGN tidak ingin kejadian keracunan kembali terjadi. Namun, ia meminta kasus yang terjadi tidak membuat masyarakat menggeneralisasi bahwa seluruh pelaksanaan program MBG bermasalah.

Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 27 ribu dapur SPPG yang menjalankan program tersebut. Sebagian besar, kata Sudaryono, telah bekerja dengan baik.

Sudaryono menegaskan BGN akan mengambil tindakan terhadap SPPG maupun personel yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SPPG yang tidak dapat diperbaiki akan ditutup, sementara personel yang tidak mampu mengikuti standar akan dicopot dari tugasnya.

"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.