REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, program Sekolah Rakyat sangat bermanfaat untuk mencetak generasi unggul dari kalangan prasejahtera sekaligus memutus rantai kemiskinan. Termasuk bagi warga di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sehingga Pemkab Bandung Barat, kata dia, berkomitmen untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat ini. Bupati Jeje didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Bandung Barat sudah bertemu langsung Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas langsung keberlangsungan program tersebut.

"Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan," kata Jeje saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan dengan Mensos itu, ungkap Jeje, membahas secara mendalam rencana aksi pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di KBB sebagai program intervensi sosial prioritas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pihaknya, kata Jeje, sudah menyiapkan infrastruktur pendukung mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare hingga pematangan lahan atau cut and fill hingga akses jalan di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy untuk pembangunana gedung Sekolah Rakyat di Bandung Barat.

"Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan (cut and fill)," ujar Jeje.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Jeje ingin memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman.

"Kami ingin memastikan anak-anak kita dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu," ujarnya.

Sesuai instruksi Mensos Gus Ipul, pihaknya akan melakukan pemutakhiran data. Seluruh desa di Bandung Barat akan menyiagakan operator khusus agar warga yang belum terdata dapat segera dimasukkan ke dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan terintegrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya," kata Jeje.