Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp 3.362,2 triliun. Anggaran tersebut meningkat 3,6% dibandingkan outlook 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan belanja pemerintah pusat pada 2027 diarahkan untuk menciptakan belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga pelayanan publik dan daya beli masyarakat.

"Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar Rp 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Purbaya mengatakan, kebijakan fiskal tetap dirancang ekspansif meskipun peningkatan belanja tidak terlalu besar. Menurut dia, belanja pemerintah tetap akan memberikan dorongan terhadap perekonomian nasional.

"Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” ujarnya.

Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional 2027, mengoptimalkan kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia.

Pemerintah juga akan memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional. Selain itu, pemerintah menargetkan percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data.

Purbaya mengatakan, pemerintah juga akan memperkuat program graduasi kemiskinan serta meningkatkan akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Dengan arah tersebut, pemerintah berharap belanja pusat tidak hanya menjaga aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran pada 2027.