REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah merealisasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Anggaran tersebut disalurkan kepada 63,13 juta penerima manfaat sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN.
Realisasi MBG menjadi bagian dari belanja negara yang hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun, antara lain untuk MBG, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, subsidi, serta kompensasi energi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN terus diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah sekaligus mendorong pembangunan.
"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat serta Sekolah Rakyat dengan realisasi Rp 13,1 triliun untuk pembangunan 104 sekolah permanen," kata Purbaya dalam Taklimat Media Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 di Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain mendorong pembangunan, APBN juga tetap berfungsi menjaga daya beli masyarakat. Hingga akhir triwulan II 2026, pemerintah telah menyalurkan subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun untuk menjaga stabilitas harga BBM dan pangan. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) juga terus dilanjutkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan kenaikan harga energi, pemerintah menilai kondisi ekonomi domestik masih tetap terjaga. Menurut Purbaya, daya beli masyarakat masih terjaga berkat berbagai program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah. Investasi juga diperkirakan tetap tumbuh kuat ditopang proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.035,7 triliun atau meningkat 24,6 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.
Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga sepanjang tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Ke depan, sambung Purbaya, sinergi kebijakan antara lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan.
"Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,6 persen hingga 6,0 persen year-on-year, ditopang berbagai sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK untuk menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan," ujar Purbaya.