Bawaslu pacu pengawasan partisipatif gen z dan kelompok rentan
Kamis, 23 Juli 2026 22:21 WIB
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati saat memaparkan materi pengawasan partisipatif di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, Juli 2026.ANTARA/HO-Istimewa
Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta memacu pengawasan partisipatif dengan menyasar gen z, komunitas, hingga kelompok rentan sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi menjelang tahapan Pemilu 2029.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Kota Yogyakarta Siti Nurhayati, di Yogyakarta, Kamis, mengatakan pendidikan pengawas partisipatif menjadi salah satu agenda prioritas yang dijalankan secara rutin setiap tahun sebagai amanat Bawaslu RI.
"Edukasi kami jalankan melalui tiga program, yakni Pojok Pengawasan dan Literasi Demokrasi (Polikrasi), Ngaji Demokrasi, dan Silaturahmi Demokrasi. Ketiga program tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar terlibat aktif dalam mengawal proses elektoral melalui pengawasan partisipatif," katanya.
Sepanjang semester 1 tahun ini, lanjut Nurhayati, Program Polikrasi telah berjalan sekitar 30 kali, Ngaji Demokrasi empat kali, dan Silaturahmi Demokrasi sebanyak 20 kali.
Selain menyasar penyuluh agama, kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), karang taruna, pemilih pemula, serta pegiat disabilitas, lanjutnya, Bawaslu juga memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui kerja sama dengan Balai Pendidikan Menengah (Balai Dikmen) DIY.
"Program tersebut akan diwujudkan melalui pendidikan demokrasi yang melibatkan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Balai Dikmen," katanya.
Di luar program tersebut, Bawaslu juga aktif memberikan materi sosialisasi di sejumlah perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, seperti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Cendekia Mitra Indonesia (UCB), sebagai bagian dari pendidikan demokrasi.
Siti menambahkan sepanjang 2026 Bawaslu juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat di antaranya, melalui program "Ngaji Demokrasi" pada bulan Ramadhan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan webinar rutin bertema demokrasi bersama jaringan masyarakat peduli demokrasi.
"Bawaslu ingin pemilih pemula tidak hanya memahami demokrasi, tetapi juga mampu ikut mengawasi jalannya proses demokrasi secara partisipatif," katanya.
Ia menjelaskan pengawasan partisipatif dapat dimulai dari lingkungan keluarga, misalnya dengan mengajak orang tua lebih bijak menyaring informasi di media sosial, membedakan informasi bohong (hoaks) dan fakta, serta memahami pentingnya demokrasi yang sehat.
"Pelajar diharapkan mampu menyebarkan pemahaman tersebut kepada lingkungan sekitar agar masyarakat dapat menyikapi kampanye dan informasi politik secara lebih bijaksana sehingga meminimalkan potensi konflik," ujarnya.
Sementara itu, pada 2026 Bawaslu Kota Yogyakarta masih memetakan kelompok pemilih rentan sebagai dasar penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2027 dan kelompok yang menjadi prioritas meliputi pemilih perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas karena dinilai masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi kepemiluan.
"Kami ingin memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses informasi yang setara sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.
Pewarta : Agung Dwi Prakoso
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026