Persoalan akses layanan kesehatan dan pendidikan menjadi aspirasi yang disampaikan warga Bekasi Barat kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara.

REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI — Persoalan akses layanan kesehatan dan pendidikan menjadi aspirasi yang disampaikan warga Bekasi Barat kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara. Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan pengawasan di Kampung Bojong, Jalan Bintara 14, RT 004/RW 014, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat (16/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan pengajuan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), penentuan desil kesejahteraan, hingga akses pendidikan kesetaraan melalui program Kejar Paket A, B, dan C.

Terkait BPJS PBI, warga membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses jaminan kesehatan sesuai ketentuan. Kejelasan informasi dinilai penting, terutama bagi keluarga kurang mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Warga juga mempertanyakan mekanisme penentuan desil kesejahteraan, khususnya kategori desil 1 hingga 6. Mereka ingin mengetahui kriteria penilaian, pihak yang berwenang menetapkan kategori, serta mekanisme pembaruan data apabila kondisi ekonomi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selain kesehatan dan pendataan kesejahteraan, akses pendidikan kesetaraan turut menjadi perhatian. Warga membutuhkan informasi mengenai lembaga penyelenggara, persyaratan pendaftaran, serta lokasi pembelajaran Kejar Paket A, B, dan C yang mudah dijangkau.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iwan mengatakan persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat memahami prosedur dan memanfaatkan program pemerintah sesuai ketentuan.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, saya berharap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti bersama pihak terkait. Sosialisasi program pemerintah juga perlu diperluas agar warga lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan kesehatan maupun pendidikan sesuai kebutuhan,” ujar Iwan.