Situasi keamanan di Irak memburuk dengan cepat ketika ISIS menyapu wilayah utara dan barat negara tersebut. Kelompok itu merebut kota besar Mosul pada 10 Juni 2014 dan menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak.
Setelah Baghdad secara resmi meminta bantuan, Obama mengerahkan personel untuk melakukan penilaian awal pada 16 Juni 2014. Pada 7-8 Agustus, AS mengizinkan serangan udara terbatas dan bantuan kemanusiaan melalui udara untuk membendung serangan terhadap Erbil serta melindungi warga sipil yang terjebak di Gunung Sinjar.
Pada 10 September 2014, Washington membentuk koalisi global yang berkembang menjadi puluhan negara anggota. Koalisi tersebut kemudian secara resmi membentuk Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) pada 17 Oktober 2014 untuk menjalankan operasi udara antiterorisme dan membantu pasukan darat Irak.
Setelah pertempuran sengit di kawasan perkotaan, pasukan Irak berhasil membebaskan Mosul pada Juli 2017.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi kemudian secara resmi menyatakan kekalahan ISIS secara teritorial pada 9 Desember 2017 setelah pasukan Irak kembali menguasai wilayah di sepanjang perbatasan dengan Suriah.
Ketegangan regional meningkat tajam pada 27 Desember 2019 ketika serangan roket terhadap fasilitas militer di Kirkuk menewaskan seorang kontraktor AS. Serangan tersebut memicu serangan udara AS terhadap lima instalasi Kata'ib Hezbollah.
Pada 31 Desember 2019, para pengunjuk rasa menerobos perimeter luar kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad.
Pada 3 Januari 2020, serangan AS di luar Bandara Internasional Baghdad menewaskan Komandan Pasukan Quds Iran Qasem Soleimani dan pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Dua hari kemudian, Dewan Perwakilan Irak mengesahkan resolusi yang tidak mengikat untuk menuntut pengusiran seluruh pasukan militer asing.
Pada 26 Juli 2021, Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi sepakat mengakhiri operasi tempur pada akhir tahun tersebut.
Koalisi secara resmi mengakhiri peran tempurnya pada 9 Desember 2021. Sekitar 2.500 tentara AS yang masih berada di Irak kemudian hanya menjalankan tugas pelatihan, pemberian nasihat, dan berbagi informasi intelijen.
Negosiasi Transisi dan Rencana Penarikan Terakhir
Dialog keamanan bilateral kembali digelar pada Agustus 2023. Proses tersebut menghasilkan pembentukan Komisi Militer Tinggi pada Januari 2024 untuk menilai ancaman ISIS yang masih ada serta mengevaluasi kemampuan pertahanan domestik Irak.
Pada 17 September 2024, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan alasan keberadaan misi tersebut telah berakhir.
"Hari ini, Irak pada 2024 tidak sama dengan Irak pada 2014... Kami telah berpindah dari periode perang menuju periode stabilitas."
Pada 27 September 2024, Washington dan Baghdad menyelesaikan peta jalan penarikan. Fase pertama mengakhiri tugas militer koalisi di seluruh Irak pada September 2025. Sementara itu, fase kedua memungkinkan personel asing memfasilitasi misi melawan ISIS di Suriah dari fasilitas yang ditunjuk di Irak hingga September 2026.
Pada 30 September 2025, Pentagon mengumumkan bahwa AS bersama mitra koalisi akan mengurangi misi militer mereka.
Pada 18 Januari 2026, komisi tersebut mengumumkan bahwa para penasihat koalisi telah sepenuhnya meninggalkan instalasi militer federal, termasuk Pangkalan Udara Ain al-Asad dan markas Komando Operasi Gabungan. Wewenang atas fasilitas tersebut kemudian dialihkan kepada personel keamanan domestik.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengunjungi Washington pada 14 Juli 2026. Di sana, ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Trump menegaskan bahwa Washington tidak lagi membutuhkan garnisun militer di Irak. Sementara itu, Zaidi mengatakan bahwa setelah 30 September, "tidak akan ada kebutuhan bagi faksi bersenjata mana pun, dan pasukan keamanan kami mampu melindungi wilayah kami."
Baghdad kembali menegaskan 30 September 2026 sebagai "tanggal tetap dan terakhir" untuk mengakhiri misi tersebut setelah pembicaraan antara Zaidi dan Komandan CENTCOM Jenderal Brad Cooper pada 12 Agustus.
Pada 27 September 2026, seorang pejabat Irak mengatakan pasukan asing telah sepenuhnya meninggalkan negara tersebut. Namun, pihak AS tidak mengonfirmasi hal tersebut.