Menurut Ara, persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan unit baru, tetapi juga kondisi rumah yang ditempati masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Jajakan 120 Ribu Rumah Subsidi di Housing Expo 2026

Dorongan terhadap kepemilikan rumah salah satunya dilakukan melalui Danantara Housing Expo 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).

Pameran tersebut menghadirkan lebih dari 130 pengembang, baik BUMN Karya maupun swasta, dengan pasokan sekitar 100.000-120.000 unit hunian. Pilihan yang ditawarkan mencakup rumah, apartemen, rumah subsidi, hingga rumah susun.

Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan penambahan pasokan hunian. Sisi pembiayaan juga diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli rumah.

“Program perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Hari ini kita melihat kolaborasi tersebut berjalan nyata,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan. Dukungan pembiayaan untuk skema tersebut mencapai Rp130 triliun dengan tingkat bunga 5%.

Kebijakan pembiayaan itu juga didukung langkah Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM). Rasio GWM perbankan diturunkan dari 5% menjadi 4%. Relaksasi tersebut memberikan tambahan likuiditas perbankan sekitar Rp80 triliun. 

Pemerintah kemudian mengaitkan tambahan likuiditas tersebut dengan peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota FLPP secara nasional meningkat dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.

“Pemerintah terus memperkuat sisi pembiayaan agar masyarakat, khususnya MBR, semakin mudah memiliki rumah,” ujar Maruarar.

Realisasi dukungan pembiayaan tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan akad massal KPR subsidi pada 30 Juli 2026.

Sebanyak 62.710 unit KPR subsidi telah melakukan akad secara serentak di 36 provinsi dan 372 kabupaten/kota.  Pada momentum yang sama, akad KUR Perumahan dilakukan dengan nilai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur.

Bagi pemerintah, peningkatan akses pembiayaan menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas kepemilikan rumah. Namun, persoalan perumahan tidak berhenti pada masyarakat yang belum memiliki rumah.

Di sejumlah wilayah perkotaan, masyarakat yang telah memiliki rumah juga masih tinggal di bangunan dengan kondisi yang tidak layak. Gambaran tersebut terlihat dari kunjungan Maruarar ke Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada hari yang sama.

Maruarar mendatangi sejumlah penerima Program Bedah Rumah untuk memeriksa langsung kondisi bangunan sekaligus mencocokkan data penerima bantuan dengan kondisi di lapangan.

Salah satu penerima bantuan adalah Udin Marudin, penjual burung dara yang telah tinggal di rumah tersebut sejak lahir. Pria berusia 55 tahun itu memiliki penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.

Rumah Udin mengalami kerusakan pada sejumlah bagian. Dinding yang sebagian menggunakan papan sudah retak dan keropos. Rangka atap juga rapuh, sedangkan penutup atap berbahan asbes dalam kondisi rusak berat.

“ Saya sudah tinggal di sini sejak lahir, sudah 55 tahun. Kondisi rumah juga sudah banyak yang keropos, terutama langit-langit dan temboknya,” kata Udin.

“Selama tinggal di sini, saya belum pernah mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah,” lanjutnya.

Kondisi serupa dialami Maryam, seorang asisten rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.  Sebagian besar dinding rumahnya mengalami kerusakan, sementara rangka atap sudah rapuh dan atap asbes dalam kondisi rusak berat.

Ada pula Nurdiyana yang tinggal bersama suami dan empat anggota keluarga lainnya. Suaminya bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan keluarga sekitar Rp4 juta per bulan.

Ketiga keluarga tersebut akan mendapatkan bantuan melalui Program Bedah Rumah. Perbaikan dijadwalkan dimulai pada 8 September 2026 dan ditargetkan selesai pada 8 November 2026.

Maruarar mengatakan pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan bantuan tidak hanya cepat disalurkan, tetapi juga diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.

“Yang kita cek adalah data yang diberikan, benar atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Kita mau kerja cepat, tata kelolanya benar, dan tepat sasaran,” kata Maruarar.

Menurut data Pemerintah Kota Jakarta Utara yang disampaikan Kementerian PKP, terdapat sekitar 174 ribu rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Kecamatan Cilincing dan Penjaringan termasuk wilayah yang menjadi perhatian.

Untuk DKI Jakarta, Kementerian PKP menyiapkan alokasi 10.300 unit Program Bedah Rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang belum mencapai 200 unit.

Dari total alokasi tersebut, sekitar 2.000 unit ditujukan untuk Jakarta Utara. Maruarar meminta pemerintah daerah memastikan penerima bantuan merupakan warga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi ketentuan program.

“Bapak cari warga yang sangat membutuhkan, sesuai aturannya. Kita ingin bantuan ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah juga ingin program tersebut memberikan dampak ekonomi di sekitar lokasi pengerjaan. Maruarar meminta tenaga kerja dan toko material lokal dapat dilibatkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Usahakan pekerjanya dari warga sekitar, toko materialnya juga yang sekitar. Supaya program ini juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah ini,” katanya.

Dua program yang berjalan pada saat bersamaan tersebut menunjukkan bahwa agenda perumahan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah unit rumah baru.

Di satu sisi, pemerintah berupaya memperluas pasokan hunian sekaligus menyediakan pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. 

Di sisi lain, pemerintah menangani rumah yang sudah dihuni tetapi belum memenuhi standar kelayakan.

Danantara Housing Expo 2026 menjadi salah satu kanal untuk mempertemukan masyarakat dengan pengembang dan lembaga pembiayaan. Pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus 2026 itu menawarkan sekitar 100.000-120.000 unit hunian.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, penyelenggaraan pameran tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

“Danantara Housing Expo 2026 memberikan skema pembiayaan yang kompetitif dan terjangkau serta akses yang lebih mudah untuk masyarakat dalam mewujudkan rumah impian, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rosan.

Sementara itu, Kementerian PKP membuka booth informasi yang menyediakan informasi mengenai skema kepemilikan hunian bagi MBR sesuai ketentuan pemerintah dan BP Tapera.

Maruarar mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, Danantara, pemerintah daerah, dan pelaku industri diperlukan agar akses terhadap hunian semakin luas.

“Kita ingin semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki akses dan kemampuan untuk memiliki rumah sendiri,” katanya.

Pada saat yang sama, program bedah rumah menyasar kelompok masyarakat yang persoalannya berbeda. 

Mereka bukan semata-mata membutuhkan akses kredit untuk membeli rumah baru, melainkan membutuhkan bantuan agar rumah yang sudah ditempati menjadi lebih aman dan layak.

Dengan demikian, percepatan Program 3 Juta Rumah tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak unit rumah baru yang tersedia. 

Pemerintah juga menghadapi pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni.