Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) benar-benar siap beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  

Nurhadi dikutip di Jakarta, Jumat, mengatakan pembangunan dapur di wilayah 3T tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian fisik, tetapi harus diikuti dengan pemenuhan berbagai prasyarat agar operasional pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat berjalan.

“Kami ingin memastikan komitmen tersebut benar-benar menjadi operasional di lapangan. Jangan sampai dapurnya sudah dibangun, tetapi masyarakat belum menerima manfaat karena masih terkendala SDM, peralatan, logistik, listrik, air bersih atau pembiayaan operasional,” ujar Nurhadi.  

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BGN sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk melakukan aktivasi dapur-dapur 3T secara bertahap mulai September 2026. Oleh karena itu, Nurhadi meminta BGN menyampaikan data secara konkret mengenai jumlah dapur di wilayah 3T yang telah selesai dibangun, siap beroperasi, telah beroperasi, serta yang masih menghadapi kendala. 

Menurut dia, kejelasan data tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T benar-benar berlanjut pada pelayanan kepada masyarakat.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, Nurhadi juga menilai operasional dapur di daerah 3T membutuhkan perencanaan khusus karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal rantai pasok dan distribusi bahan pangan.  

“Dapur di Jakarta tentu tidak bisa disamakan dengan dapur di daerah terpencil. Persoalan jarak, transportasi, bahan pangan, listrik, air dan SDM harus dihitung sejak awal. Jangan setelah dapurnya berdiri baru kita mencari solusi,” kata dia.

Baca juga: BGN menegaskan tak pernah paksa MBG di daerah karhutla berjalan

Berikutnya, Nurhadi mengatakan masyarakat di wilayah 3T perlu mendapatkan perhatian lebih besar karena akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar relatif lebih terbatas.

“Jangan sampai 3T hanya menjadi target dalam laporan pembangunan. Yang kami inginkan adalah kepastian: dapurnya ada, siap, beroperasi, makanan aman, dan masyarakat benar-benar menerima manfaat MBG,” ujarnya. 

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan memprioritaskan aktivasi 111 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahap awal perluasan Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 111 SPPG itu tersebar di sembilan provinsi, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut Papua Barat Daya memiliki 14 SPPG 3T yang siap dioperasikan.

Baca juga: Purbaya katakan pegawai Kemenkeu ikut awasi program MBG di daerah

“Kami datang langsung untuk memastikan SPPG ini benar-benar siap. Jangan hanya mengejar cepat beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat juga harus terjamin,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (3/5).

Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026