REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA, – Aktivis 98 Papua berharap mahasiswa setempat tetap konsisten mengawal agenda reformasi dengan mengedepankan gerakan moral, intelektual, serta kepentingan publik dalam menyikapi berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih. Seruan ini disampaikan sebagai refleksi atas peran historis mahasiswa dalam mendorong perubahan.

Ketua Aktivis 98 Papua Frits Bernard Ramandey di Jayapura, Kamis, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai kelompok intelektual. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya bertugas menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu merumuskan gagasan dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan masyarakat.

“Mahasiswa itu pertama menjadi pemikir, kedua menjadi perencana dan ketiga menjadi pelaksana,” katanya dalam acara bedah buku yang mengupas perjalanan gerakan Aktivis 98 di Papua, bertempat di Kota Jayapura.

Semangat Mandiri Tanpa Sponsor

Frits mengenang bahwa gerakan mahasiswa pada 1998 memiliki semangat perubahan yang dibangun secara mandiri tanpa kepentingan sponsor tertentu. Gerakan tersebut, lanjutnya, berupaya mengembalikan ruang kebebasan masyarakat yang saat itu terbatas.

“Untuk itu kami berharap dengan adanya bedah buku tersebut menjadi semangat pembelajaran bagi mahasiswa saat ini agar setiap gerakan yang dilakukan tetap berpijak pada kepentingan publik, menjaga etika serta tidak merugikan masyarakat maupun fasilitas pendidikan,” ujar dia.

Buku "Menjadi Papua" sebagai Refleksi

Sementara itu, penulis buku "Menjadi Papua", Paskalis Keagop, menjelaskan bahwa bukunya merekam perjalanan dan dinamika gerakan Aktivis 98. Buku ini mendokumentasikan keterlibatan mahasiswa dalam mengawal berbagai isu perubahan di Papua.

“Kami berharap buku itu dapat menjadi bahan refleksi bagi generasi muda untuk memahami perjalanan reformasi serta melihat lagi berbagai agenda perubahan yang masih perlu dikawal,” katanya.

Pendekatan Intelektual dan Kajian Data

Dosen Pemerintahan Universitas Cenderawasih, Gabriel Y. Maniagasi, menambahkan bahwa gerakan mahasiswa perlu terus dikembangkan melalui pendekatan intelektual. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kajian, argumentasi, dan kemampuan membaca persoalan Papua secara utuh.

“Mahasiswa memiliki ruang strategis untuk mengawal kebijakan publik melalui kritik yang konstruktif serta menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan kajian,” katanya.

Gabriel berharap semangat gerakan 1998 tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Ia ingin semangat itu dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus menjaga demokrasi dan mengawal agenda reformasi di Tanah Papua.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara