Jakarta (ANTARA) - Ketika kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin mampu meniru suara, merekayasa identitas, dan menyusun pesan penipuan yang meyakinkan, dunia menghadapi pertanyaan yang semakin mendesak, apakah manusia sudah cukup siap menghadapi teknologi yang terus berkembang?

Selama ini, keamanan siber lebih sering dibicarakan melalui kekuatan sistem, jaringan, pusat data, dan kemampuan mendeteksi serangan.

Namun, ancaman digital tidak hanya mengeksploitasi kelemahan teknologi. Pelaku kejahatan juga memanfaatkan ketidaktahuan, kebiasaan, dan kerentanan manusia.

Perspektif ini disampaikan Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, yang menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian Global Digital Forum II 2026 di Moskow.

Ajang dunia ini mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dengan partisipasi lebih dari 100 negara, dihadiri lebih dari 1.000 pakar teknologi informasi, 50 tamu VVIP (level menteri),  serta lebih dari 50 perusahaan teknologi. 

Melalui presentasi bertajuk Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity?, Devie menekankan pentingnya membangun teknologi yang tidak hanya semakin cerdas, tetapi juga semakin memahami kebutuhan dan keselamatan manusia.

Dalam konteks Indonesia, co-author buku Communication Technology and Society. Exploring The Multicultural and Digital World ini memberikan apresiasi terhadap peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memperkuat keamanan serta ketahanan siber nasional, termasuk melalui pengembangan IKBKS sebagai instrumen pengukuran kesadaran, perilaku, dan literasi keamanan digital.

“Dunia menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mengukur keamanan sistem. Tetapi ada pertanyaan yang sama pentingnya: seberapa serius kita mengukur kesiapan manusia yang menggunakan sistem tersebut?” ujar Devie.

Menurutnya, pendekatan BSSN menarik karena membuka peluang memanfaatkan AI bukan hanya sebagai teknologi yang harus diamankan, melainkan juga sebagai sarana membantu masyarakat memahami dan mengurangi kerentanan digital.

“Jangan hanya menggunakan AI untuk menemukan kelemahan sistem. Gunakan juga AI untuk membantu manusia menjadi semakin sulit diperdaya.”

Devie menjelaskan bahwa perkembangan teknologi mendorong perubahan penting dalam cara memahami keamanan digital. Konsep cybersecurity menekankan perlindungan sistem, data, jaringan, dan layanan dari ancaman siber.

Sementara cyber resilience atau ketahanan siber menambahkan pertanyaan yang lebih luas ketika ancaman tetap terjadi, apakah individu dan organisasi mampu mengenalinya, merespons, mempertahankan fungsi penting, memulihkan diri, dan belajar dari pengalaman?

Menurut Devie, keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. “Keamanan siber berusaha mencegah pintu dibobol. Ketahanan siber memastikan kita tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang berhasil masuk, bagaimana membatasi kerusakan, dan bagaimana memperkuat perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.

Pengajar tamu di Jepang, Inggris, Malaysia ini menilai peran BSSN semakin strategis karena transformasi digital telah menjadikan keamanan siber sebagai kebutuhan lintas sektor. Sekolah, rumah sakit, usaha mikro, pemerintah daerah, hingga keluarga memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap layanan digital. Namun, tingkat kesiapan masing-masing sangat berbeda.

“Keamanan digital tidak bisa hanya menjadi urusan ahli teknologi. Seorang guru, pedagang kecil, aparatur desa, dan orang tua juga menghadapi risiko yang nyata, meskipun bentuk ancamannya berbeda,” ujar Devie.

Salah satu inisiatif yang mendapat perhatian Devie adalah pengembangan IKBKS oleh BSSN, yang mengukur tiga dimensi yang berkaitan erat dengan faktor manusia, yaitu kesadaran, perilaku, dan literasi keamanan siber.

Devie menilai pendekatan seperti IKBKS membuka peluang perubahan besar dalam pengukuran keberhasilan transformasi digital. Selama ini, kemajuan digital sering dinilai berdasarkan peningkatan konektivitas, jumlah pengguna internet, adopsi aplikasi, dan perluasan infrastruktur.

Sebuah organisasi dapat menggunakan berbagai aplikasi digital, tetapi pegawainya belum terbiasa mengenali pesan phishing atau menjaga kredensial akses. Begitu pula sebuah keluarga dapat memiliki banyak perangkat, tetapi belum memahami risiko berbagi kode OTP, penggunaan kata sandi yang lemah, atau manipulasi suara melalui AI.

“Selama ini kita sangat pandai menghitung berapa banyak orang berhasil masuk ke dunia digital. Tahap berikutnya adalah mengetahui seberapa siap mereka hidup dengan aman di dalamnya,” ujar Devie.

Peneliti kecanduan digitall ini menyebutnya sebagai pergeseran dari akses digital menuju kesiapan digital. Menurutnya, pengukuran yang tepat dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait menentukan kebutuhan intervensi yang berbeda antara individu, organisasi, dan wilayah.

“Tidak semua orang membutuhkan pelatihan yang sama. Ada yang perlu memahami penipuan digital, ada yang perlu memperbaiki kebiasaan keamanan, dan ada pula yang membutuhkan kemampuan merespons insiden,” jelasnya.

Devie menilai salah satu paradoks paling menarik dalam perkembangan AI adalah kemampuannya meningkatkan risiko sekaligus membuka peluang perlindungan. Di satu sisi, AI dapat digunakan pelaku kejahatan untuk menghasilkan pesan penipuan yang semakin meyakinkan, melakukan peniruan identitas, dan mempercepat penyebaran manipulasi digital.

Di sisi lain, teknologi yang sama dapat membantu mengenali pola ancaman, menyesuaikan materi edukasi, dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas keamanan.

“Jika AI dapat memperbesar skala ancaman, AI juga seharusnya membantu memperbesar skala pertahanan,” ujarnya.

Devie menilai BSSN memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kepercayaan digital Indonesia. Penguatan keamanan infrastruktur, perlindungan data, kesiapan menghadapi insiden, dan peningkatan kapasitas manusia merupakan bagian yang saling melengkapi. Melalui pengembangan instrumen seperti IKBKS, BSSN memiliki peluang memperluas pendekatan dari perlindungan sistem menuju penguatan ketahanan manusia dan organisasi.

Devie menyebut orientasi tersebut sebagai peran arsitek ketahanan siber, yakni institusi yang tidak hanya membantu menjaga sistem, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dan organisasi untuk mengenali, menghadapi, serta pulih dari risiko digital.

Menurutnya, arah tersebut patut diapresiasi karena mempertemukan kebutuhan keamanan nasional dengan tantangan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. “BSSN tidak hanya penting ketika sebuah sistem mengalami serangan. BSSN juga memiliki peran besar dalam membantu Indonesia membangun kesiapan sebelum serangan terjadi,” ujarnya.

Penerima beasiswa forum dunia di antaranya dari Facebook ini,  menghubungkan perspektif tersebut dengan gagasan NGOPI Protocol yang diperkenalkannya dalam forum internasional. NGOPI merupakan kerangka kolaborasi yang terinspirasi dari budaya gotong royong dan musyawarah Indonesia, dengan lima langkah: Notice, Gather, Open, Prototype, dan Improve.

Dalam konteks ketahanan siber, pendekatan tersebut berarti mengenali kerentanan, melibatkan para pemangku kepentingan, membuka akses terhadap pengetahuan yang aman untuk dibagikan, menguji solusi, dan terus memperbaiki kemampuan masyarakat.

“Kepercayaan adalah fondasi keamanan digital. Kita bisa membeli perangkat keamanan, membangun pusat data, dan menggunakan AI. Tetapi kita tidak bisa mengunduh kepercayaan masyarakat,” katanya.

Gagasan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan manusia di tengah perkembangan AI juga memperoleh perspektif dari peserta Indonesia yang turut hadir dalam Global Digital Forum II 2026 ini.

Meisha Marsella dari Berkat Kreatif Global menilai bahwa penguatan keamanan siber menjadi semakin penting bagi keberlanjutan dunia usaha, termasuk industri kreatif yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Menurutnya, pendekatan negara melalui pengembangan IKBKS menarik karena membuka peluang bagi individu dan organisasi untuk mengenali tingkat kesiapan keamanan digital secara lebih sistematis.

Hal tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami bahwa keamanan siber bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari keberlangsungan bisnis dan kepercayaan pelanggan.

Sementara itu, M. Arditama Febrianza, praktisi komunikasi serta pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia (learning and development) asal Indonesia, menyoroti pentingnya menghubungkan pengukuran kesiapan keamanan siber dengan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, kita memahami bahwa pengetahuan belum tentu menghasilkan perubahan perilaku. Seseorang mungkin mengetahui bahaya penipuan digital, tetapi masih dapat menjadi korban karena kebiasaan dan kesiapan yang belum terbentuk. Karena itu, saya mengapresiasi pendekatan pemerintah yang memberikan perhatian pada kesadaran, perilaku, dan literasi secara bersamaan,” tutup Arditama.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.