Ada yang terasa aneh dengan ekonomi Indonesia belakangan ini. Di atas kertas, banyak hal tampak cukup baik. Ekonomi tetap tumbuh sekitar 5%, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama, investasi terus masuk, dan pemerintah tidak kekurangan ambisi untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi.

Indonesia juga punya banyak modal. Pasarnya besar, penduduknya relatif muda, sumber daya alamnya melimpah, dan posisinya strategis di kawasan Asia. Tidak mengherankan jika dari waktu ke waktu muncul prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Tetapi optimisme itu menyisakan pertanyaan. Kalau modal kita begitu besar, mengapa pertumbuhan ekonomi seperti tertahan di sekitar 5%? Mengapa pekerjaan yang benar-benar berkualitas masih terasa kurang? Mengapa kelas menengah belakangan justru terasa makin tertekan? Dan mengapa pasar keuangan kadang memberi sinyal yang lebih hati-hati daripada optimisme pemerintah yang sering kita dengar?

Mungkin sebenarnya tidak ada yang benar-benar aneh. Yang keliru adalah cara kita membaca ekonomi hanya dari angka permukaan.

Pertumbuhan ekonomi penting, tentu saja. Tetapi pertumbuhan hanyalah hasil akhir. Di belakangnya ada mesin yang menentukan apakah pertumbuhan itu sehat, tahan lama, dan benar-benar menaikkan kesejahteraan. Mesin itu adalah institusi.

Kata “institusi” sering terdengar terlalu akademis. Padahal maknanya cukup sederhana. Institusi adalah aturan main: apakah hukum bisa dipercaya, birokrasi bekerja dengan baik, persaingan usaha berlangsung cukup adil, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan hubungan antara bisnis dan kekuasaan tidak terlalu dekat.

Itu sebabnya perdebatan tentang ekonomi sebaiknya tidak terus-menerus dibawa ke pertentangan sederhana antara pasar dan negara. Keduanya dibutuhkan. Pasar tanpa aturan yang baik bisa berubah menjadi arena bagi mereka yang paling dekat dengan kekuasaan. Negara yang terlalu aktif, tetapi tidak ditopang birokrasi yang kompeten, juga bisa menghasilkan banyak program tanpa hasil yang sepadan.

Pengalaman negara-negara Asia menunjukkan hal itu dengan cukup jelas. Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Tiongkok tumbuh dengan peran negara yang kuat. Tetapi kekuatan negara mereka bukan semata-mata karena anggarannya besar atau pemerintahnya banyak campur tangan. Yang lebih penting adalah kemampuan memilih prioritas, menjaga konsistensi kebijakan, dan mengeksekusi keputusan.

Ini relevan sekali untuk Indonesia hari ini. Pemerintah sedang menjalankan agenda yang sangat ambisius: hilirisasi, ketahanan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, program sosial berskala besar, dan berbagai proyek strategis lainnya. Ambisi itu sendiri bukan masalah. Justru negara berkembang memang membutuhkan keberanian untuk melakukan lompatan.

Masalahnya muncul ketika ambisi tumbuh lebih cepat daripada kapasitas institusi yang menopangnya.

Semakin besar peran pemerintah dalam ekonomi, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas pemerintah. Jika negara ingin menentukan sektor mana yang perlu didorong, birokrasi harus mampu membedakan perusahaan yang benar-benar produktif dari perusahaan yang sekadar pandai mencari fasilitas. Jika negara membelanjakan uang dalam jumlah sangat besar, pengawasan harus cukup kuat untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada biaya.

Hilirisasi adalah contoh yang baik. Gagasannya masuk akal. Indonesia tidak mungkin selamanya puas mengekspor bahan mentah. Kita tentu ingin memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari nikel, bauksit, tembaga, dan sumber daya lainnya.

Tetapi ukuran keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada jumlah smelter atau nilai ekspor. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi ikut berkembang, tenaga kerja kita menjadi lebih terampil, perusahaan lokal ikut naik kelas, dan industri turunannya benar-benar tumbuh.

Kalau tidak, kita bisa saja berpindah dari eksportir bahan mentah menjadi tempat pengolahan bahan mentah tanpa pernah benar-benar berubah menjadi ekonomi berteknologi tinggi.

Hal serupa berlaku pada investasi. Kita sering bangga ketika nilai investasi naik. Itu wajar. Tetapi tidak semua investasi memberikan dampak yang sama.

Investasi yang membawa teknologi, membangun jaringan pemasok lokal, melatih tenaga kerja, dan menciptakan perusahaan baru tentu jauh lebih berharga daripada investasi yang datang hanya karena konsesi, proteksi, atau akses murah terhadap sumber daya.

Untuk menarik investasi yang berkualitas, negara membutuhkan satu hal yang sangat sederhana, tetapi justru paling sulit dibangun: kepercayaan.

Investor harus merasa bahwa aturan tidak berubah mendadak, kontrak dihormati, persaingan cukup adil, kebijakan fiskal tetap terkendali, dan keputusan politik tidak dengan mudah mengubah aturan permainan. Kepercayaan seperti ini tidak bisa dibangun lewat slogan. Ia terbentuk perlahan, dari konsistensi.

Karena itu, kita tidak perlu heran jika pasar kadang membaca ekonomi Indonesia secara berbeda dari pemerintah. Angka pertumbuhan berbicara tentang keadaan hari ini. Pasar mencoba menebak keadaan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Keduanya tidak selalu harus mengatakan hal yang sama.

Indonesia memang punya alasan untuk optimistis. Lebih dari 280 juta penduduk, pasar domestik besar, sumber daya alam, bonus demografi, dan posisi strategis adalah modal yang tidak dimiliki banyak negara.

Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa modal besar tidak otomatis menghasilkan negara maju. Banyak negara kaya sumber daya tetap tertinggal. Banyak negara dengan pasar besar tidak pernah menjadi produktif. Yang membedakan bukan semata-mata apa yang mereka miliki, melainkan bagaimana mereka mengelolanya.

Karena itu, pertanyaan paling penting bagi Indonesia mungkin bukan apakah kita lebih memilih pasar atau negara. Juga bukan apakah pertumbuhan tahun depan mencapai 5%, 6%, atau bahkan 8%.

Pertanyaannya justru lebih sederhana: apakah kualitas institusi kita ikut naik ketika ambisi ekonomi kita membesar? Sebab sumber daya memberi peluang, investasi memberi modal, dan kebijakan memberi arah. Tetapi apakah semuanya benar-benar berubah menjadi kemakmuran, sangat bergantung pada kualitas aturan main yang kita bangun. Ini nampaknya masih menjadi PR jangka panjang kita.

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.