Sabtu, 26 September 2026 - 17:30 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon dalam Sidang Umum PBB yang kembali menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Baca Juga
Diketahui PM Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, dalam Majelis Umum PBB pada Kamis 24 September lalu, sempat menyinggung terkait laporan pelanggaran HAM di West Papua yang menurutnya tak boleh diabaikan atau dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Abraham pun menilai pernyataan tersebut disampaikan secara sepihak dan turut mempertanyakan dasar informasi yang digunakan.
Baca Juga
“Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB dan menyampaikan tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak menjelaskan dari mana sumber laporan tersebut, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana verifikasinya. Menuntut transparansi dari Indonesia, tetapi sumber tuduhannya sendiri tidak jelas. Ini standar ganda,” tegas Abraham dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 26 September 2026.
Menurut Abraham, pembahasan HAM di Papua juga tidak boleh mengabaikan kekerasan yang dialami masyarakat sipil akibat aksi kelompok bersenjata.
Baca Juga
Ia menyoroti sejumlah kasus sepanjang 2025-2026, mulai dari penembakan warga sipil dan ASN, penyanderaan, penculikan perempuan dan anak, hingga kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan.
“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh kelompok bersenjata? Guru dibunuh, tenaga kesehatan dianiaya, warga sipil menjadi korban. Ini juga persoalan HAM yang harus dilihat,” tambah Abraham.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme sendiri dalam menangani persoalan HAM, termasuk melalui Komnas HAM, serta terus mendorong pendekatan pembangunan, kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum di Papua.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Abraham meminta Pemerintah Kepulauan Solomon menyampaikan dasar informasi secara terbuka dan mendorong Kementerian Luar Negeri memberikan respons diplomatik yang berbasis data di forum internasional.
“Kalau ada persoalan HAM yang ingin disampaikan, sampaikan dengan data dan mekanisme yang jelas. Jangan membuat tuduhan di forum internasional tanpa membuka dasar informasinya. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik harus dibangun melalui dialog, bukan narasi sepihak,” tegas Abraham.
Halaman Selanjutnya
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Abraham mengatakan akan mendorong penguatan diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik sekaligus memastikan isu perlindungan masyarakat Papua tidak terlepas dari fakta kekerasan yang terjadi di lapangan.